Kritik Kebijakan Jokowi, Ahok Adopsi Prinsip Bisnis China di Pertamina

Jakarta, law-justice.co - Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait gasifikasi batu bara dan program biodiesel.

Jokowi menginginkan agar batu bara dapat diolah menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk bahan bakar pengganti LPG yang selama ini harus Impor dari luar negeri.

Namun menurut Ahok biaya DME lebih mahal daripada LPG sehingga diperlukan subsidi agar harga bisa dijangkau oleh masyarakat.Tentunya hal ini bisa menjadi beban negara di kemudian hari.

"DME sebagai pengganti LPG menarik, tapi mungkin akan memerlukan subsidi karena DME lebih mahal dari LPG. ini juga memiliki offtake jangka panjang," ucap Ahok dalam diskusi panel di International oil and Gas Convention 2020, Rabu (2/12).

Selain DME, Ahok turut mengkritik kebijakan Biodiesel 30 persen atau B30. Menurutnya perlu adanya fleksibilitas dari program ini, karena harga CPO yang terus naik.

Ahok meminta agar Indonesia tak perlu memaksakan diri untuk biodiesel karena harga biodiesel bisa lebih tinggi dari minyak bumi saat sedang banyak permintaan.

"FAME (minyak kelapa sawit yang diubah menjadi biodiesel) itu bisa mengurangi defisit ketika harga CPO lebih tinggi dari minyak mentah, lebih baik diekspor karena tidak ada gunanya produksi very high untuk Fame," ucapnya.

Ahok ingin menerapkan Bisnis 3C China di Pertamina karena menurutnya Investor sangatlah diperlukan untuk kemajuan ekonomi sebuah negara.

Atas alasan tersebut, pemerintah akhirnya melakukan segala upaya untuk menarik perhatian investor agar mau datang dan berinvestasi di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, punya cara sendiri untuk mencapai hal tersebut.

Usut punya usut, ternyata Ahok menerapkan prinsip orang Cina untuk mencapainya.

Prinsip tersebut dinamai 3C, yang artinya Cuan, Cengli dan Cincai.

"Ada prinsip 3C yang biasanya orang China sebut. Cuan, Cengli dan Cincai. Ini merupakan prinsip semua investor untuk berinvestasi. Ini yang harusnya bisa kita jawab," ungkap Ahok pada hari Rabu, 2 Desember 2020.

Prinsip tersebut juga yang diterapkan Ahok sebagai Komisaris di Pertamina.