Kapolri Berpotensi Diisi Non-Muslim, PBNU Minta Agama Tak Dipersoalkan

Jakarta, law-justice.co - Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada Januari 2020 mendatang. Adapun salah satu kandidat penggantinya berasal dari kalangan non-Muslim. Terkait hal ini, ada beberap pihak yang mempersoalaknnya. Namun, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj berharap soal suku dan agama tidak dipersoalkan.

“Institusi Polri memegang peranan sangat penting bagi kemajuan negara dan martabat bangsa. Dalam fungsi dan tugasnya, dibutuhkan sosok kepemimpinan yang tidak hanya cakap dan memiliki intelektual, tapi juga piawai serta cerdas dalam memahami dan menangani permasalahan,” katanya di Ciganjur, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Pihaknya ikut sumbang saran terkait pergantian Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, yang akan pensiun Januari 2021 mendatang. Menurutnya, tugas Polri sangat mulia dan berat untuk bisa mengawal dan menjaga keamanan di negara yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, serta budaya. Maka, dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mengelola perbedaan dan keanekaragaman di tengah masyarakat Indonesia.

"Seluruh pihak harus menghormati, penunjukkan calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Atas kewenangannya itu, maka Presiden Jokowi pasti akan memilih calon Kapolri terbaik bagi bangsa Indonesia," katanya.

Said Aqil menyebut nama-nama jenderal bintang tiga yang dikenalnya dan kerap berdiskusi di antaranya Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Begitu juga dengan Kabareskrim, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Listyo bahkan sudah lama dikenalnya sejak berpangkat AKBP, saat menjabat Kapolresta Surakarta dan sukses menjadi Kapolda Banten. Begitupun dengan mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana.

Pihaknya menyoroti masih banyak kekurangan di Institusi Polri saat ini, terutama dalam memahami dan menangani permasalahan. Misalnya saja soal kedisiplinan, karakter, moral, serta akhlak sebagai nilai dan pondasi yang harus ditekankan.

“Polri harus bisa menertibkan dirinya sendiri, untuk bisa menegakkan ketertiban, disiplin, dan masyarakat sadar hukum. Prinsip tidak terpengaruh rayuan, ancaman, tekanan, serta iming-iming, maka profesionalisme bisa tegak dan dipercaya,” tegas said Aqil.

Hanya saja Said Aqil berpesan, dalam memilih calon Kapolri, Presiden tidak mempersoalkan suku, asal daerah, dan agamanya. "Siapa yang menjadi pilihan Presiden, diharapkan aspek moralitas dan integritas harus menjadi syarat mutlak calon Kapolri agar bisa mengemban amanah secara profesional, transparan, dan berlaku adil dalam penegakan hukum tanpa melihat golongan dan status sosial di masyarakat," tutupnya.