Nelayan: Pengganti Edhy Prabowo Harus Kalangan Profesional

Jum'at, 27/11/2020 17:42 WIB
Edhy Prabowo (tirto)

Edhy Prabowo (tirto)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Kamis (26/11).

"Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, di Jakarta, Jumat (27/11).

Antam mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan Jokowi atas surat pengunduran diri tersebut.

Saat ini, kata Antam, Luhut Binsar Panjaitan masih menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan ad interim.

Ia pun memastikan pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan seperti biasa. Pegawai di Pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah tetap bekerja dan beroperasi seperti biasa.

"Yang pasti layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor," kata Antam.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Nelayan Matahari (JNM) Sutia Budi meminta Jokowi memilih sosok profesional untuk menggantikan Edhy yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di Rutan KPK.

Budi mengatakan menteri dari kalangan profesioanl diperlukan agar pembangunan di sektor kelautan dan perikanan berlajan tanpa campur tangan kepentingan partai.

"Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih kalangan profesional dan bukan dari partai", kata Budi dilansir dari CNNIndonesia Jumat (27/11/2020).

Budi menyebut sektor kelautan dan perikanan harus dikelola oleh orang yang tidak banyak terlibat konflik kepentingan. Selain itu, sosok tersebut juga memiliki waktu dan perhatian yang penuh dalam memajukan kelautan dan perikanan.

"Kementerian kelautan dan perikanan harus dipimpin oleh kalangan profesional yang memahami secara utuh masalah kelautan dan perikanan," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyebut banyak pakar kemaritiman di Indonesia yang sebenarnya memiliki kapabilitas untuk memimpin kementerian yang sempat dipegang Susi Pudjiastuti itu.

Namun, Budi tak merekomendasikan nama Susi untuk kembali menjabat di KKP. Hal ini lantaran Susi dianggap gagal dalam mengelola kelautan dan perikanan Indonesia.

Menurutnya, Susi sosok yang tak bisa bekerja sama hingga kerap membuat kegaduhan.

"Kami pastikan, jika bu Susi jadi menteri lagi para nelayan dan masyarakat perikanan akan kembali turun ke jalan," katanya.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. Edhy diduga menerima uang mencapai Rp9,8 miliar terkait izin ekspor tersebut.

Lihat juga: PDIP Tak Beri Bantuan Hukum Wali Kota Cimahi Terjaring OTT
Enam orang sebagai penerima suap yakni Edhy Prabowo; stafsus Menteri KKP, Safri dan Andreu Pribadi Misata; Pengurus PT ACK, Siswadi; staf istri Menteri KKP, Ainul Faqih; dan Amirul Mukminin.

Edhy mengklaim kasus hukum yang menjeratnya ini sebuah kecelakaan. Ia pun meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Prabowo Subianto, hingga seluruh masyarakat Indonesia.

Mantan anggota DPR itu pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju dan wakil ketua umum Gerindra.
Jokowi lantas menunjuk Luhut menjadi ad interim menteri kelautan dan perikanan.

 

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar