Tolak Hasil Pemilu, 2 Orang Luka Tembak di Lokasi Demonstrasi Thailand

Thailand, law-justice.co - Sebanyak dua orang dilaporkan mengalami luka berat setelah ditembak di lokasi aksi unjuk rasa pro demokrasi di Distrik Chatucak, Bangkok, Thailand.

Peristiwa itu terjadi ketika massa demonstran yang hendak membubarkan diri dalam unjuk rasa di depan kantor pusat Bank Komersial Siam di SB Park Plaza, Jalan Ratchadapisek, sekitar pukul 22.00.

Seperti dilansir AsiaOne Jumat (27/11/2020), demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis Ratsadon itu dimulai pukul 15.00 dan berakhir pada pukul 21.17.

Ketika massa mulai membubarkan pada pukul 22.10, terdengar suara ledakan yang diikuti oleh empat suara letusan senjata api dari arah gerai makanan cepat saji McDonald`s di simpang Ratchayothin.

Menurut keterangan Asosiasi Pengawal Rakyat yang mengawasi para demonstran menyatakan salah satu anggota mereka terluka pada bagian perut akibat tertembus peluru. Dia lalu dilarikan ke Rumah Sakit Rama IX.

Sedangkan satu orang lain yang diduga pelaku penembakan, juga kritis dan dibawa ke Rumah Sakit St. Louis.

"Orang yang melempar bom mengenakan helm. Dia kabur dan sampai saat ini masih diburu," kata Asosiasi Pengawal Rakyat melalui Twitter.

Kepolisian Kerajaan Thailand saat ini masih mengusut kejadian itu untuk mengidentifikasi pelaku. Penyelidik menemukan selongsong peluru di lokasi kejadian, sebuah pistol revolver yang disembunyikan di bawah jok sebuah sepeda motor, dan sisa-sisa bom.

Aksi demo itu memuncak karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan umum Thailand pada tahun lalu. Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan Ocha dituduh curang dalam pemilu, sejak memimpin kudeta enam tahun silam.

Mereka juga menuduh pemerintah sengaja menyusun UUD yang tidak demokratis, serta terlibat korupsi.

Pertentangan yang sangat tajam antara pemerintah dan para aktivis terjadi ketika sampai pada soal tuntutan reformasi kerajaan. Para aktivis menilai kekuasaan kerajaan terlalu kuat dan sulit dipertanggungjawabkan. Para demonstran juga menuntut parlemen merancang undang-undang dasar baru yang lebih demokratis dan adil.