Ikuti Jejak Arab Saudi, Ulama UEA Anggap Ikhwanul Muslimin Teroris

Jakarta, law-justice.co - Majelis Fatwa Negara Uni Emirat Arab (UEA) dikabarkan mengikuti jejak cendekiawan Arab Saudi dengan menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Majelis Cendekiawan Arab Saudi pada awal November juga menyatakan hal yang sama.

"Majelis Fatwa UEA menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Majelis Cendekiawan Saudi yang memperkuat keputusan pemerintah UEA dan Arab Saudi, yang menyatakan Ikhwanul Muslimin adalah organisasi teroris karena mendukung kelompok yang menggunakan kekerasan, bersengketa dengan pemimpin dan tidak patuh," demikian isi pernyataan itu seperti melansir cnnindonesia.com, Kamis 26 November 2020.

Keputusan Majelis Fatwa UEA disampaikan dalam rapat virtual, yang dipimpin ulama asal Mauritania, Syekh Abdullah bin Bayyah, yang juga ketua lembaga itu.

Lembaga itu berdiri sejak 2018 dan bertanggung jawab menerbitkan fatwa.

Dalam mengambil keputusannya, Majelis Fatwa UEA juga menyitir ayat Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W.

"Tidak diperbolehkan bersumpah setia terhadap orang lain di samping pemimpin negara atau `Amir bayangan`," lanjut pernyataan Majelis Fatwa UEA.

Pemerintah Arab Saudi, Mesir, UEA dan Bahrain menolak aktivitas dan kehadiran Ikhwanul Muslimin.

Organisasi itu didirikan Hasan al-Banna pada 1928 di Mesir.

Pada 12 November lalu, Ikatan Cendekiawan Arab Saudi menyatakan gerakan dan organisasi Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi lebih dulu menyatakan hal serupa pada Maret 2014 silam.

Mereka juga menyatakan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi sesat yang tidak menaati penguasa yang sah, memicu perselisihan, menyembunyikan perbuatan kotor di bawah kedok agama, dan mempraktikkan kekerasan dan terorisme.

"Ikhwanul Muslimin tidak menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti ajaran Islam atau Sunnah dan hadits, tetapi lebih bertujuan untuk mencapai kekuasaan," lanjut Ikatan Cendekiawan Saudi.

Juru Bicara Ikhwanul Muslimin, Talaat Fahmy, membantah seluruh tuduhan itu.

"Ikhwanul Muslimin jauh dari tindak kekerasan, terorisme dan penyebaran perpecahan di antara komponen bangsa. Kelompok yang sama sekali jauh dari tindak kekerasan dan terorisme, (malah) selalu menjadi korban kekerasan dan teror kediktatoran," kata Fahmy.