Edhy Prabowo Ditangkap KPK, 2 Orang Ini Berpotensi Jadi Menteri KKP

Jakarta, law-justice.co - Setelah Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatannya sebgaia Menteri Kelautan dan Perikanan(KKP) usai ditetapkan sebagai tersangka, maka timbul pertanyaan siapa yang akan menggantikan posisinya tersebut. Menurut Direkrut Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno ada 2 nama yang pantas menjadi Menteri KKP.

"Ada 2 kemungkinan, pertama, pengganti Edhy akan tetap internal Gerindra, terutama yang masuk inner circle Prabowo, di mana loyalitas dan militansinya sudah teruji ke partai," kata Adi kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Sejumlah nama petinggi Gerindra pun dinilai Adi bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Edhy, seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga Sandiaga Uno. Posisi penting mereka di partai menurutnya tetap bisa memungkinkan untuk menjabat menteri.

"Yang jelas pengganti Edhy pasti sangat dekat Prabowo. Minimal bisa dilihat dari komposisi kepengurusan di partai. Nama seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasco, bahkan Sandiaga Uno masuk nominasinya," ungkap Adi.

"Sangat mungkin (pejabat teras partai jadi menteri). Edhy Prabowo juga waketum, jadi tak soal. Tergantung penugasan partai tentunya. Toh, menteri Jokowi ada yang ketum partai. Jadi tak masalah pejabat teras partai jadi menteri. Ada kecenderungan yang jadi menteri adalah pengurus teras partai, atau sangat dekat dengan ketum," lanjutnya.

Kemungkinan kedua, kata Adi, pos Menteri KKP akan diisi dari profesional. Hal itu juga akan menimbulkan pergeseran, di mana kader Gerindra akan mendapatkan posisi di kementerian lain untuk menggantikan kursinya yang hilang.

"Kedua, sangat mungkin pengganti Edhy dari pihak lain, entah profesional atau parpol lain, tapi jatah menteri Gerindra tak dikurangi. Hanya merotasi kementerian untuk jatah Gerindra. Menteri KKP boleh orang lain, tapi ada kader Gerindra yang diproyeksikan di kementerian lain. Karena koalisi Gerindra ke Jokowi bagian politik akomodasi. Wallahu a`lam, hanya Jokowi, Prabowo, dan Tuhan saja yang tahu soal posisi pos Gerindra andai tak lagi di KKP," ujarnya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai sosok Susi Pudjiastuti, yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, berpotensi kembali menduduki kursinya di kementerian. Namun ada risiko gesekan politik hingga birokrasi jika Susi kembali menjadi Menteri KP.

"Pertama, kalau faktor kapabilitas dan profesionalitas dan beban politik yang netral, ada di sosok Susi Pudjiastuti tentu saja, mantan menteri yang kita tahu akan didukung oleh publik, lalu kemudian juga sudah mengerti seluk beluk dari KKP," ujar Yunarto.

"Akan tetapi risikonya 2, pertama secara politik tentu saja akan ada hal yang harus dihitung ulang terkait Gerindra, misalnya, yang merasa jatahnya dikurangi, atau kemudian catatan juga buat partai-partai merasa bisa ditendang kapanpun. Kedua mungkin risiko di jajaran birokrasi," sambungnya.

Opsi kedua, kata Yunarto, bisa saja salah satu dirjen di KKP dirangkap menjadi menteri. Hal itu dinilai tidak akan menimbulkan kegaduhan politik, namun bisa berpotensi menutupi proses pemeriksaan yang dilakukan KPK.

Opsi ketiga, kursi Menteri KKP akan tetap dijabat oleh kader Gerindra. Namun, menurut Yunarto, perlu sosok yang diterima oleh publik, salah satunya nama Sandiaga Uno.

"Pilihan ketika menghitung aspek politik, tidak mengganggu koalisi, akan tetapi juga sosok tersebut sama-sama dari Gerindra, tapi cenderung bisa diterima publik. Misalnya dia populer atau cenderung dianggap mampu. Salah satu nama yang terpikir menurut saya bisa saja seorang Sandiaga Uno," ungkapnya.

Sandiaga Uno dinilai memiliki kemampuan yang manajerial yang mumpuni untuk menjadi seorang menteri. Selain itu, Sandi yang dekat dengan Susi akan menjadi nilai tambah bagi mantan calon wakil presiden itu.

"Karena ya kita tahu levelnya (Sandiaga) sudah mantan waketum, Dewan Gerindra, bahkan mantan calon wakil presiden Prabowo. Populer di mata publik, dan belakangan kecenderungannya statement-nya kan sudah bersifat netral, tidak lagi berseberangan seperti Fadli Zon, misalnya, sehingga mungkin cenderung lebih bisa diterima," ujar Yunarto.

"Yang menarik mungkin Sandi kalau kita lihat di media dan social media kan cukup dekat bersahabat dengan Bu Susi, jadi itu mungkin added value di level persepsi lebih bisa diterima," tandasnya.