Menteri KKP Ditangkap KPK, Relawan Minta Jokowi Segera Rombak Kabinet

Jakarta, law-justice.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo atas dugaan korupsi ekspor benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11/20) dini hari kemarin. Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan pembenahan dalam kabinet Indonesia maju.

Menurut pimpinan relawan Jokowi ini, tahun pertama Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini sangat buruk dibandingkan saat periode pertama. Dimana banyak agenda prioritas Jokowi menjadi terbengkalai terutama dalam menangani pandemi covid-19. Sebab itu, dirinya mengatakan tidak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk tidak melakukan pembenahan.

"Rekonsiliasi menghasilkan korupsi. Gak ada alasan lagi segera rombak kabinet," ujar Adi lewat keterangan tertulis pada Kamis (26/11/20).

Adi juga mengatakan Kasus tersebut merupakan bukti bahwa kabinet Indonesia maju tidak berjalan sesuai agenda kerja dan visi dan misi presiden. Selain hobi menciptakan kegaduhan, menteri-menteri tersebut juga tidak serius membantu Jokowi dalam mengeluarkan Indonesia dari wabah covid-19 dan jurang Resesi.

"Menteri-menteri ini hanya memberikan beban, prilakunya selalu kontra produktif. Selain senang dengan kegaduhan. Para menteri ini juga tidak pernah memberikan kontribusi dalam mendukung kinerja presiden. Untuk apa juga dipertahankan?," kata Adi.

Sebelumya beberapa lembaga survei pernah merilis hasil surveinya mengenai tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma`ruf berjalan. Dalam rilisnya, lembaga-lembaga survei tersebut menyampaikan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun hingga 64% ditambah akibat kisruhnya penolakan UU Cipta Kerja dari berbagai daerah.

Jika dilihat dari hasil survei tersebut, artinya dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi berkurang drastis.

Adi menilai ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah tersebut akibat kinerja pemerintah yang tidak fokus serta serius dalam mengelola persoalan-persoalan negara. Terlebih hal tersebut juga terjadi akibat prilaku para menteri yang lebih suka dengan kegaduhan daripada bekerja demi kepentingan negara dan rakyat.

"Sehingga karismatik Jokowi pun hilang akibat prilaku para menterinya sendiri. Tapi Jokowi selalu pasang badan buat mereka. Itu anehnya," tuturnya.

Adi mengatakan Kasus Edhy merupakan salah satu contoh dari sekian menteri yang merusak citra baik Jokowi di mata rakyat.

"Bahkan, prilaku Edhy tersebut pun juga dapat simpulkan bahwa Jokowi sendiri tidak didengar oleh anak buahnya sendiri," kata dia.

Selain itu, Adi mengatakan hal serupa juga terjadi pada prilaku Menteri BUMN, Erick Thohir yang banyak melanggar undang-undang. Dikatakan Adi, prilaku Erick yang sering menabrak UU tersebut juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka kepuasan publik terhadap pemerintah. Dimana Erick sendiri telah melegalkan posisi rangkap jabatan pada jajaran komisaris hingga melibatkan TNI-Polri aktif dalam mengisi jabatan di perusahaan BUMN. Padahal jelas menurut peraturan yang berlaku hal tersebut dilarang oleh UU.

"Kedua menteri tersebut mirip. Doyan nabrak undang-undang. Jangan sampai muncul Edhy-Edhy yang lain," tuturnya.

Kemudian Adi juga menyoroti besarnya anggaran untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kementerian yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra ini memiliki jumlah anggaran besar diantara kementerian-kementerian lainnya. Sementara, saat ini negara sedang membutuhkan biaya besar untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Negara rela menjadi pengemis utang demi alasan penanganan covid-19. Sementara, Anggaran Kemenhan di tahun 2021 ini saja mencapai 136,9 T. Dan kementerian lain tidak sebesar itu. Itu juga penting disorot," tegasnya.

Selain itu, Nadiem Makarim yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi faktor penyebab menurunnya angka kepuasan publik terhadap pemerintah. Dimana Menteri yang juga bos Gojek ini dinilai tidak paham mengisi bidang tersebut lantaran sering mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh.

Bahkan, Nadiem sendiri telah gagal mengelola sistem belajar siswa di tengah pandemi. Tidak hanya itu, Nadiem sendiri pernah membuat gaduh terhadap sejumlah ormas keagamaan saat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan agama.

"Pak Nadiem ini tidak layak mengisi jabatan tersebut lantaran dinilai tidak paham membangun dunia pendidikan di Indonesia. Lebih sering blunder sehingga gaya memimpinnya itu membahayakan bagi presiden," lanjut Adi

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ikut disorot lantaran menurutnya sebagai bendahara negara Sri Mulyani gagal dalam mengelola keuangan negara. Adi menyebut Sri Mulyani berpotensi menghancurkan sistem ekonomi Indonesia dikarenakan hanya mampu menjadi `Pengemis Utang` ke berbagai lembaga pendonor keuangan dunia seperti, IMF, World Bank, ADB dan lainnya.

Menurutnya, Sri Mulyani seharusnya mampu menciptakan terobosan-terobosan revolusioner dalam menyelamatkan kondisi keuangan negara tanpa harus bergantung pada utang luar negeri. Apalagi, utang tersebut sangat memiliki resiko yang besar bagi kedaulatan negara.

"Saya pun bertanya apa benar Sri Mulyani ini orang yang cerdas? Saya lihat Sri Mulyani ini tidak melakukan apa-apa kok kecuali mencari utang sana-sini. Apakah kemampuan Sri Mulyani hanya sebatas mencari utang saja? Utang itu jika semakin besar resikonya semakin besar. Tidak hanya mencekik rakyat dari jeratan beban utang. Tapi juga dapat merenggut kedaulatan negara," lanjutnya.

Meski negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Namun Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain karena Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Terlebih jika dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia mampu menyaingi China yang sekarang sudah menjadi negara adidaya dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

"Memang betul bukan cuma Indonesia saja yang memiliki utang luar negeri. Bahkan Amerika dan China juga memiliki utang dengan jumlah besar. Tapi Indonesia dengan China dan Amerika jelas berbeda. Sebab Indonesia adalah negara kaya. Sumber kekayaan alamnya tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau pemerintah cerdas, seharusnya pemerintah Indonesia bisa melihat peluang. Atau jangan-jangan, kekayaan alam kita memang sengaja di liberalisasi demi kantong pribadi para elit kita?," ucapnya.

Sebab itu, pembenahan di tubuh pemerintahan saat ini sangat wajib dilakukan Jokowi demi memperbaiki kondisi negara saat ini. Tidak hanya reshuffle terhadap kabinet. Adi juga meminta Pemerintahan Jokowi-Ma`ruf fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terlebih juga kepada para pembantunya agar tidak gaduh terhadap persoalan lain.

"Buat Presiden dan jajarannya, mari fokus selamatkan negara dan rakyat dari wabah penyakit dan krisis ekonomi. Rakyat menanti tanggung jawabmu sebagai pelayan dan juga pemimpin negara," tutupnya.