China Marah karena Paus Fransiskus Sebut Muslim Uighur Dipersekusi

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah China tidak terima dengan pendapat Paus Fransiskus dalam buku barunya yang menyebut etnis Muslim Uighur Xinjiang dipersekusi.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (24/11/2020), Paus Fransiskus untuk pertama kali menyebut Uighur sebagai orang-orang yang dipersekusi, setelah bertahun-tahun para aktivis HAM mendorong sang Paus melakukan hal tersebut.

Dalam buku barunya yang berjudul `Let Us Dream: The Path to A Better Future`, Paus Fransiskus menyebutkan `orang Uighur yang malang` sebagai contoh kelompok yang dipersekusi karena keyakinan mereka. Buku tersebut membahas soal perlunya melihat dunia dari pinggiran dan masyarakat terpinggirkan.

"Ke tempat-tempat penuh dosa dan kesengsaraan, pengucilan dan penderitaan, penyakit dan kesendirian," sebut Paus Fransiskus.

"Saya sering memikirkan orang-orang yang dipersekusi: Rohingya, Uighur yang malang, Yazidi, apa yang ISIS lakukan terhadap mereka sungguh kejam atau warga Kristen di Mesir dan Pakistan yang tewas akibat bom yang meledak saat mereka berdoa di gereja," tulis Paus Fransiskus dalam bukunya.

Dalam tanggapannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengkritik pernyataan Paus Fransiskus tersebut.

"Pernyataan Paus Fransiskus tentang Uighur tidak memiliki dasar faktual sama sekali," sebut Zhao.

Ada 56 kelompok etnis di China. Kelompok etnis Uighur merupakan anggota setara dari keluarga besar bangsa China. Pemerintah China selalu melindungi hak dan kepentingan etnis minoritas dengan pijakan yang sama. Xinjiang sekarang berada dalam masa perkembangan terbaik dalam sejarah, ketika rakyatnya makmur dan stabil," imbuhnya.

"Orang-orang dari seluruh kelompok etnis menikmati hak penuh untuk bertahan hidup, berkembang dan atas kebebasan berkeyakinan," tegas Zhao.

Zhao tidak menyebut soal kamp-kamp di Xinjiang yang menjadi tempat penahanan lebih dari 1 juta warga Uighur dan anggota entis minoritas muslim lainnya.

Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lainnya bersama kelompok-kelompok HAM menyebut fasilitas seperti penjara itu dimaksudkan memisahkan warga Muslim dari keyakinan mereka dan warisan budaya mereka, memaksa mereka menyatakan kesetiaan pada Partai Komunis yang berkuasa di China dan pemimpinnya, Presiden Xi Jinping.

China yang awalnya menyangkal keberadaan fasilitas semacam itu, kini bersikeras menegaskan fasilitas itu merupakan pusat pelatihan kejuruan yang memberikan pelatihan kerja dan mencegah terorisme serta ekstremisme keagamaan yang dilakukan secara sukarela.

Sementara itu, Paus Fransiskus sebelumnya menolak untuk menegur China atas tindakan keras terhadap kelompok minoritas agama, termasuk Katolik, yang membuat khawatir AS dan kelompok-kelompok HAM. Bulan lalu, Vatikan memperbarui perjanjian kontroversial dengan China soal pencalonan Uskup di China dan Paus Fransiskus berhati-hati untuk tidak mengucapkan apapun yang menyinggung China.

China dan Vatikan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi sejak Partai Komunis memutuskan hubungan dan menangkap rohaniwan Katolik sesaat usai berkuasa tahun 1949 silam.