Pangdam Jaya Kembali Ancam FPI yang Minta Baliho Rizieq Dipasang Lagi

Jakarta, law-justice.co - Permintaan Ormas Front Pembela Islam (FPI) agar baliho Habib Rizieq Syihab yang telah dicopot untuk dipasang lagi langsung ditanggapi dengan tegas oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Dia lantas mempertanyakan identitas dari FPI.

Menurutnya, sejak akhir September hingga saat ini sedikitnya 900 baliho Habib Rizieq Syihab telah ditertibkan oleh aparat gabungan. Jumlah tersebut hanya yang ada di wilayah DKI Jakarta.

"Sampai saat ini hampir 900-an (spanduk) di DKI (ditertibkan), bahkan ada warga yang ikut turunkan," kata Mayjen Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Mayjen Dudung menjelaskan, upaya penertiban spanduk dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP karena lokasi pemasangan yang tidak pada tempatnya serta melanggar ketertiban umum. Dudung mengemukakan upaya penurunan spanduk bahkan sudah dilakukan sejak dua bulan terakhir.
"Itu (penertiban spanduk) sudah dua bulan lalu dilakukan TNI, Polri dan Satpol PP. Awalnya yang turunkan Satpol PP, tapi Front Pembela Islam (FPI) minta dinaikkan lagi. Mereka siapa? Kalau pemerintah itu jelas organisasinya. Kok bisa takut sama mereka?," kata Dudung.

Mayjen Dudung menegaskan upaya penertiban spanduk di DKI Jakarta tidak hanya berlaku bagi poster yang menampilkan gambar Rizieq Shihab. Namun juga berlaku bagi spanduk atau baliho lain yang dipasang bukan pada tempatnya.

"Kita (petugas gabungan) turunkan poster tidak hanya Rizieq Syihab saja, poster lain juga kita turunkan. Yang ilegal kita turunkan," katanya.
Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Herwin Budi Saputra menambahkan spanduk bergambar Rizieq Syihab dinilai mengandung makna provokasi. "Memangnya ada apa dengan Indonesia sampai ada revolusi akhlaq. Isinya provokasi," katanya.
Upaya penertiban spanduk Rizieq Shihab juga berlangsung di sejumlah daerah lain di luar Jakarta, di antaranya Jawa Timur. "Pangdam dan Kapolda sudah sama-sama sinergi. Ini untuk negara. Pangdam nyatakan yang ganggu stabilitas akan dihadapi bersama," katanya.