Analisis Hukum Penyalahgunaan Uang Negara di Proyek BAKTI Kominfo

Selasa, 24/11/2020 08:00 WIB
Kantor Kementerian Kominfo (Ist)

Kantor Kementerian Kominfo (Ist)

Jakarta, law-justice.co - Pandemi covid 19  telah menyadarkan kita bahwa jaringan internet dan telekomunikasi memiliki peran penting untuk menunjang produktivitas masyarakat di tengah wabah corona. Sadar akan pentingnya jaringan internet dan telekomunikasi ini, akhirnya  Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mencanangkan  berbagai program untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. 

Program ini menelan dana lebih dari Rp 2 triliun setiap tahunnya.  Adapun sumber dana berasal dari setoran  semua perusahaan penyedia telekomunikasi di Indonesia yang  wajib menyetorkan 1,25 persen pendapatan kotor mereka ke negara. Dana setoran ini dimasukkan  ke dalam sebuah program yang disebut Universal Service Obligation (USO). Dana USO menjadi bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dana USO dikelola khusus oleh sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kemenkominfo dimana pada awalnya  lembaga itu pada 2006 disebut Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP), lalu berubah jadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), sampai akhirnya menjelma menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Dana USO inilah  yang kemudian dikelola oleh BAKTI untuk melaksanakan program  pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak tahun 2010, BAKTI telah menjalankan programnya melalui jalinan kerja sama dengan para perusahaan pemenang tender yang akan membangun dan menjalankan fasilitas teknologi informasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) diseluruh Indonesia. 

BAKTI nantinya akan membayar jasa telekomunikasi tersebut secara berkala, tergantung efektifitas program layanan yang dijalankannya. Para pemenang tender biasanya perusahaan-perusahaan yang bersedia menerima subisidi paling rendah dari pemerintah dan itu sudah biasa.

Perusahaan swasta pemenang tender yang memiliki program pembangunan teknologi telekomunikasi di daerah terpencil, akan mendapat bayaran jasa secara berkala dari dana USO. Model bisnisnya itu disebut Public Private Partnership. Dibuka tender yang dimenangkan oleh operator yang menawarkan subsidi paling rendah dari pemerintah. 

Pelaksanaan program  yang dijalankan oleh BAKTI untuk pemerataan akses internet dan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia sudah bermasalah sejak lama.Di masa lalu, saat masih berbentuk BP3TI, beberapa program yang sempat menjadi perhatian publik adalah program Desa Dering, pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Program-program tersebut pernah membuat heboh karena dianggap gagal dan rawan dikorupsi. Tidak tanggung-tanggung, korupsi pengadaan mobil internet kecamatan kala itu bahkan sampai menjerat kepala BP3TI, Santoso Serad. Nama mantan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pun sempat terseret-seret dan kantornya pernah digeledah oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Agung.

Saking banyaknya masalah, Komisi I DPR RI akhirnya mengambil keputusan untuk memoratorium proyek PLIK dan MPLIK pada akhir 2014. Program yang baru berjalan selama kurang lebih tiga tahun itu pun resmi dihentikan dengan adanya Surat Menteri Keuangan No. S-11/MK.02/2015 tanggal 26 Januari 2015.

Penghentian program tersebut menimbulkan masalah sampai saat ini karena klaim dari beberapa perusahaan penyedia jasa layanan PLIK/MPLIK yang memenangkan tender saat itu, belum dibayarkan oleh pemerintah. Total klaim dari seluruh penyedia jasa tersebut sebesar Rp 2,40 triliun dan US 1,64 juta dolar.

Salah satu perusahaan pemenang tender yaitu PT Aplikanusa Lintasarta dan rekanannya PT. Wira Eka Bakti (WEB), bahkan sampai mengadukan masalah ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam hal ini BPK telah memeriksa perkaranya dimana secara keseluruhan hasil pemeriksaan mengungkapkan 35 temuan yang memuat 40 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 30 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 99,67 miliar, demikian bunyi laporan BPK.

Berdasarkan audit BPK, nilai wajar prestasi kerja yang dapat dibayarkan kepada penyedia jasa adalah hanya Rp 1,44 triliun dan US 1,12 juta dolar saja . BPK tidak mengakui klaim dari penyedia jasa yang sebesar Rp 611,50 miliar karena tidak didukung dokumen-dokumen penting, serta mengoreksi besaran klaim lainnya Rp 347,44 miliar dan US 513,27 ribu dolar sebab tidak ditemukan prestasi kerja.

Dalam dokumen audit BPK  tahun 2019, lembaga audit negara itu juga menemukan adanya pemborosan keuangan negara yang digunakan dalam penganggaran dan realisasi dana operasional BAKTI  yang belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,17 miliar.Sehingga BPK menyimpulkan nilai wajar prestasi kerja yang dapat dibayarkan kepada penyedia data hanya  sebesar Rp 1,44 triliun dan US$1,12 juta.

Dalam kasus ini diduga telah terjadi penyelewengan dana triliunan rupiah yang berasal dari uang upeti penyelenggara layanan telekomunikasi kepada pejabat di BAKTI. Sejak awal proyek ini memang bermasalah dimana diantara permasalahan itu adalah ada pemenang tender yang tidak punya pengalaman di bidang telekomunikasi tapi ternyata menjadi pemenang tender.

Hasil investitgasi   Law-Justice.co telah menemukan bahwa proses pemilihan perusahaan pemenang tender patut menjadi sorotan publik karena dinilai memang kerap bermasalah. Rekam jejak proyek masa lalu yang bermasalah menjadi salah satu contoh buruknya proses penunjukan perusahaan pemenang tender program-program BAKTI. Direktur ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, BAKTI (yang dulunya bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika / BP3TI) pernah menunjuk perusahaan yang sejatinya tidak berpengalaman di bidang penyedia jasa telekomunikasi.

Beberapa program bermasalah di masa lalu di antaranya adalah Proyek NIX (Nusantara Internet Exchange), Proyek PLIK (Penyedia Layanan Internet Kecamatan), Proyek MPLIK (Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan), Proyek SIMMLIK (Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Layanan Internet Kecamatan), Proyek Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan (Up grading Desa Pintar), dan Proyek Penyediaan International Internet Exchange (IIX).

Program-program tersebut meski sudah resmi dihentikan, masih menyisakan masalah hingga saat ini. Hutang piutang pemerintah dengan perusahaan pemenang tender menjadi salah satu sorotan dalam IHPS semester II tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Klaim dari beberapa perusahaan pemenang tender senilai Rp 2,4 triliun hingga saat ini belum dilunasi. Persoalan tersebut sampai masuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) namun belum jelas progresnya hingga saat ini.

Analisis Hukum 

Kasus yang terjadi di BLU BAKTI yang diduga telah menyebabkan menguapnya miliaran uang rakyat memang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Kasus ini berkaitan dengan masalah pengadaan barang dan jasa dalam hal ini adalah pengadaan jasa untuk membangun dan menjalankan fasilitas teknologi informasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) diseluruh Indonesia. BAKTI nantinya akan membayar jasa telekomunikasi tersebut secara berkala, tergantung efektifitas program layanan yang dijalankannya.

Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui proses tender dimana dalam proses tender diduga telah terjadi persekongkolan antara pihak terkait sehingga penyedia jasa yang menjadi pemenang tender dinilai tidak  memenuhi kualifikasi/ persyaratan yang seharusnya di patuhi berdasarkan ketentuan perundag undangan yang berlaku.

Sejauh ini masalah pengadaan barang/jasa memang memiliki porsi atau persentase yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Besarnya porsi anggaran tersebut menyebabkan rawan terjadinya penyelewengan. Pemerintah berupaya membuat peraturan dan kebijakan agar tercipta kepastian hukum dan mencegah adanya penyelewengan baik dari aparat pemerintah maupun dari pihak lain (swasta dan masyarakat) sebagai partner dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Regulasi pertama yang secara spesifik mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Keputusan Presiden (Keppres) 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Sebelumnya regulasi pengadaan digabung dalam Keppres 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 mengatur antara lain tugas pokok dan kualifikasi para pihak, metode dan proses pengadaan, pendayagunaan produk dalam negeri, kontrak pengadaan, pembinaan dan pengawasan.

Dalam perkembangannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 diundangkan sebagai pengganti Keppres 18 Tahun 2000. Keppres 80 Tahun 2003 mulai memberlakukan persyaratan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa, pengaturan lelang yang lebih tertata, kewajiban pengumuman pekerjaan/lelang. Keppres 80 Tahun 2003 mengalami beberapa perubahan, hingga perubahan terakhir yaitu Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres 80 Tahun 2003.

Perkembangan pengadaan barang/jasa membutuhkan pengaturan yang lebih komplek, terutama pada wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan. Perpres 80 Tahun 2003 belum mengatur dengan jelas kewenangan Pimpinan Proyek (sekarang PPK) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sepenuhnya dilakukan oleh Pengguna Anggaran, mulai menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penunjukan Panitia/Pejabat Pengadaan hingga pengendalian pelaksanaan kontrak. Perpres 80 Tahun 2003 juga belum mengatur tolok ukur penyusunan HPS yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah..

Pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Salah satu caranya adalah dengan membangun government e-marketplace. Kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan dan unit yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakkan.

Guna mencapai prinsip value for money pemerintah menerbitkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang didalamnya mengatur secara jelas bagaimana penyusunan HPS sesuai dengan prinsip-prinsp pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka penyempurnaan regulasi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi.

Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berupa perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Peraturan baru ini terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal. Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standar dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait.

Kompetensi dan kapabilitas Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi suksesnya proses pengadaan  barang/jasa pemerintah. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah mempengaruhi kualitas hasil proses pengadaan/tender. Hambatan lain yang dialami pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa antara lain adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Salah satu bentuk kolusi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh antar penyedia barang ataupun penyedia dengan panitia pengadaan yang bertujuan mengatur atau penentuan pemenang tender pengadaan.

Sekongkol, menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Berdasarkan Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2010 tentang Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, modus/indikasi persekongkolan dapat digolongkan berdasarkan tahapan pengadaan, yaitu tahap:

  1. perencanaan;
  2. pembentukan panitia;
  3. prakualifikasi perusahaan atau pralelang;
  4. pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang;
  5. pengumuman tender atau lelang;
  6. pengambilan dokumen tender/lelang;
  7. penemuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang;
  8. penjelasan tender atau open house lelang;
  9. penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang;
  10. evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang;
  11. pengumuman calon pemenang;
  12. pengajuan sanggahan;
  13. penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak; dan
  14. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.

Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam oleh pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 22 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. 

Pasal 22 tersebut dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut:

  1. Unsur Pelaku Usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 butir e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
  2. Unsur Bersekongkol. Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:
  1. kerjasama antara dua belah pihak atau lebih;
  2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;
  3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
  4. menciptakan persaingan semu;
  5. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

 

  • Unsur Pihak Lain.Pihak lain adalah para pihak (vertikal maupun horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yeng terkait dengan tender.
  • Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender.Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.
  • Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

 

Larangan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, Perpres 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. Penjelasan makna pertentangan kepentingan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018.

Perluasan makna pertentangan kepentingan dalam Pasal 7 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya adalah adanya frasa “dikendalikan baik langsung atau maupun tidak langsung dan/atau” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f sebagai berikut; beberapa badan usaha yang mengikuti tender/ seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Dengan demikian kendali oleh pihak yang sama (sebagai sesama peserta tender) tidak harus dibuktikan adanya kepemilikan saham lebih dari 50%. Sementara itu dalam Bab Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres 54 Tahun 2010 mengenai pertentangan kepentingan, dimaknai bahwa suatu perusahaan dikendalikan langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dikualifikasikan dengan adanya kepemilikan saham lebih dari 50%.

Perluasan makna pertentangan kepentingan dalam perpres dimaksud diharapkan mencegah terjadinya persekongkolan horizontal yang sering terjadi dengan modus penyedia barang/jasa yang dimiliki oleh kelompok/group/kekerabatan berganti-ganti susunan pengurusnya/berganti-ganti susunan sahamnya guna kepentingan mengikuti tender yang sama dan terhindar dari kepemilikan saham mayoritas.

Sementara itu  Pasal 78 ayat (1) dan 80 ayat (1) Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memuat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Sanksi yang dapat dikenakan kepada  Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan apabila melakukan persekongkolan antara lain:

  1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  2. sanksi pencairan jaminan;
  3. Sanksi Daftar Hitam;
  4. sanksi ganti kerugian;
  5. sanksi denda;
  6. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau
  7. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

Sedangkan sanksi bagi ASN/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan yang terbukti terlibat dalam persekongkolan dapat dikenakan sanksi bendasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian sanksi atas persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan mampu memberikan efek jera dan dapat mencegah kejadian berulang kembali.

Selain ketentuan yang tertuang dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebenarnya ada ketentuan lain yang berkaitan dengan penegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam tender.Dalam kaitan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyusun suatu pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU telah menyusun pedoman pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam tender. 

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (collusive tender) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. 

Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan   dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.

Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik.

Adapun bagi mereka yang melakukan persekongkolan  akan dikenakan sanksi. Sesuai Pasal 47 UU No. 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, berupa:

  1. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir c); dan/atau
  2. penetapan pembayaran ganti rugi ( pasal 47 ayat (2) butir f); dan/ atau
  3. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).

Terhadap pelanggaran pasal 22 juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5/1999 berupa:

  1. pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (pasal 48 ayat (2)).
  2. pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalampenyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).

Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 5/1999 berupa:

  1. pencabutan izin usaha, atau
  2. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau
  3. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan KPPU menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aroma persekonglolan yang terjadi dalam kasus penyediaan barang dan jasa di BAKTI Kominfo kiranya memang harus segera diungkap setelah sekian lama kasus ini terkatung katung pengusutannya.  Untuk memperkuat data data penyimpangan, ada baiknya juga kalau BPK melakukan audit investigative . Tapi jauh dari semua itu adalah kemauan dari penegak hukum untuk mengusut kasus ini sampai dihukum pelakunya. Jangan sampai kasus bancakan dana rakyat ini berlalu begitu saja seperti halnya kasus kasus lainnya yang menguap setelah  tidak lagi menjadi pemberitaan media massa. 

(Ali Mustofa\Warta Wartawati)

Share:



Berita Terkait

Komentar