Penurunan Baliho HRS, Ombudsman: Jangan Semua Merasa Punya Kewenangan

Sabtu, 21/11/2020 21:30 WIB
TNI bicara soal baliho Habib Rizieq dicopot (pikiran rakyat)

TNI bicara soal baliho Habib Rizieq dicopot (pikiran rakyat)

law-justice.co - Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, menyesalkan minimnya koordinasi antara Satpol PP, Pemprov DKI Jakarta, dan Poda Metro Jaya tentang baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dianggap menyalahi prosedur. Menurut dia, Satpol PP lah yang bertugas menertibkan baliho tersebut, didampingi oleh aparat penegak hukum jika diperlukan.

Hal tersebut disampaikan untuk merespon penurunan baliho HRS yang dilakukan oleh anggota TNI atas perintah langsung dari Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Dudung berasalan, TNI sampai turun tangan karena Satpol PP DKI Jakarta dianggap sudah tidak sanggup menertibkan baliho tersebut.

Teguh mengatakan, persolan tersebut harusnya terlebih dahulu dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebelum pihak-pihak lain turut serta dalam proses penertiban baliho yang dianggap melanggar.

"Bisa jadi Satpol PP memang enggak berdaya. Ya di Forkopimda lah itu dibahas. Dan enggak harus TNI, tapi Satpol PP yang menurunkan, dibantu Polri untuk keamanan," kata Teguh kepada Law-Justice, Sabtu (21/11/2020).

Secara regulasi, lanjut Teguh, Satpol PP adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap penertiban baliho-baliho "nakal". Jika mengalami kendala di lapangan, Satpol PP perlu berkoordinasi dalam Forkopimda yang diketuai langsung oleh Gubernur. Jika diperlukan, Gubernur bisa meminta bantuan aparat penegak hukum untuk mendampingi petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

"Semua harusnya taat administrasi. Jangan masing-masing merasa punya kewenangan. Di daerah itu ada Forkopimda, ketuanya gubernur. Jangan sampai sampai memicu reaksi masyarakat, terjadi bentrok, dan akhirnya menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebabkan kluster baru COVID-19," ujar dia.

Ombudsman Jakarta Raya mendorong semua pihak, termasuk TNI, agar fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Kerumunan massa yang terjadi sejak HRS pulang ke Indonesia pada 10 November lalu, cukup mengkhawatirkan dalam menimbulkan kluster baru COVID-19.

"Sekarang sebaiknya fokus pada perbaikan kesalahan karena gagal mencegah kerumunan massa. Jangan mengurusi yang tidak utama dulu. Daripada mencabut baliho, lebih baik Pangdam Jaya membantu Dinas Kesehatan melakukan tracking dan tracing terhadap masyarakat yang ikut di Petamburan dan Tebet kemarin," imbuh Teguh.

(Januardi Husin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar