Trump Siap Serang China Jelang Kepemimpinannya Berakhir

Jakarta, law-justice.co - Seblum masa kepemimpinannya berakhir di Amerika Serikat (AS), Donald Trump disebut tengah mempersiapkan kekuatan untuk kembali menyerang China. Trump disebut akan mempertimbangkan sanksi berat dan serangan agresif terhadap Negeri Xi Jinping untuk menandai masa terakhir masa kepresidenannya.

Menurut laporan dari Bloomberg tersebut, Trump kemungkinan akan menerapkan sanksi tambahan terhadap pejabat partai dan institusi yang terlibat dalam tindakan keras China di Hong Kong, termasuk perlakuan ke Uighur di Xinjiang. Trump juga akan memerangi penangkapan ikan ilegal,dan memberikan arahan untuk melindungi perusahaan teknologi AS dari eksploitasi China.

Hal ini menjadi perhatian Global Times, media kepanjangan tangan Partai Komunis China. Bahkan dalam laporan itu, media ini mengisyaratkan bahwa Trump kemungkinan akan melepaskan "kegilaan terakhir" terhadap Beijing.

"Pergeseran kebijakan China adalah `warisan diplomatik` terbesar pemerintahan Trump, dan mereka ingin mencegah rebound dalam kebijakan China setelah mereka meninggalkan kantor," kata editorial itu, dikutip dari Business Insider, Jumat (20/11/2020).

Media pemerintah tersebut menambahkan bahwa Trump kemungkinan mencoba membuat pernyataan sehingga dia dapat menyerang Biden karena lemah terhadap China. Apalagi ada indikasi Trump akan mencalonkan diri lagi pada tahun 2024 mendatang.

"Pemerintahan baru akan terus hidup dalam bayang-bayang `Trumpisme`. Bahkan jika Biden membuat penyesuaian teknis pada kebijakan China-nya, Partai Republik juga dapat mengkritik `lemahnya` terhadap China dan menimbulkan masalah dalam pemilihan paruh waktu 2022 dan pemilihan presiden 2024," lanjutnya.

Dalam artikel terpisah, Global Times menulis bahwa Trump juga dapat memberikan sanksi kepada China atas misi negara itu untuk mengendalikan Laut China Selatan (LCS) dan Taiwan.

"Kecuali jika Beijing berbalik arah dan menjadi pemain yang bertanggung jawab di panggung global, presiden AS di masa depan akan merasa bunuh diri secara politik untuk membalikkan tindakan bersejarah Presiden Trump," kata John Ullyot, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

Trump telah menjatuhkan beberapa sanksi baru pada perusahaan China sejak kekalahannya dalam pemilihan umum 3 November kemarin.

Pada Kamis (19/11/2020), Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang perusahaan-perusahaan AS berinvestasi di 31 perusahaan China yang belum lama ini dijatuhi sanksi terkait hubungannya dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.

pemilih tanpa memberikan bukti. Kampanyenya telah mengajukan beberapa tuntutan hukum di beberapa negara bagian agar diadakan penghitungan suara ulang, meskipun banyak tuntutan Trump yang telah ditolak pihak berwenang.