Satgas Covid Minta Kepala Daerah Lain Belajar dari Kasus Anies

Jakarta, law-justice.co - Nama Anies Baswedan menjadi sorotan publik di tengah maraknya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Habib Rizieq Syihab. Gubernur DKI Jakarta itu bahkan sudah dipanggil oleh polisi.

Terkait hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo meminta kepada seluruh Kepala Daerah yang ada di Indonesia untuk melarang semua kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan orang di tengah pandemi COVID-19. Apapun alasannya jika berpotensi melanggar protokol kesehatan, maka Kepala Daerah harus melarangnya.

"Siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. Demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan virus COVID-19," kata Doni dalam keterangannya, Kamis (19/11/2020).

Doni menyampaikan, belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu, maka Gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apapun di masa mendatang. Karena saat ini penulatan virus COVID-19 di Indonesia masih terjadi.

"Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati," ujar mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Doni juga berharap agar para Gubernur, Pangdam dan Kapolda bisa segera menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi ini semua pihak harus disiplin. Semua harus patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden.

Termasuk para ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Bagi yang ingin melakukan acara yang bersifat melibatkan massa yang banyak harap ditunda.

"Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," kata Doni.

Belajar dari apa yang terjadi di Jakarta, kerumunan massa harus dicegah dengan cepat. Sebab jika terlambat dicegah, dan massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan.

"Makanya saya minta kepada semua pemimpin di daerah untuk melakukan pencegahan, mengingatkan agar apa yang terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang di tempat lain," tutupnya.