ProDEM: Aneh, Keuangan Defisit tapi Kekeh Buat Infrastruktur Rp2.000 T

Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule mengaku heran dengan kengototan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk kembali menggenjot proyek infrastruktur di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya menurut dia, dana yang dibutuhkan hingga Jokowi tutup jabatan di tahun 2024 terlalu fantastis, yaitu mencapai Rp 2.058 triliun.

Apalagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahu bahwa hanya 30 persen yang mampu dibiayai oleh APBN.

“Aneh. Masih saja mau bangun infrastruktur senilai Rp 2.058 triliun sampai 2024, padahal tahu kalau hanya 30 persen yang mampu dibiayai oleh APBN,” tutur Iwan Sumule dalam akun twitter pribadinya.

Iwan Sumule mengingatkan bahwa keuangan negara saat ini sedang defisit. Mencari utang lagi di tengah pandemi pun bukan perkara yang mudah bagi Indonesia.

Seharusnya, pemimpin negeri membuat kebijakan yang lebih arif untuk kemaslahatan rakyat Indonesia yang kini terdampak krisis kembar, ekonomi dan kesehatan.

“Mau utang pun tak ada yang mau utangin. Mau jadi apa negara ini? Pemimpin negara tak punya solusi,” tuturnya.

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih fokus menggenjot proyek infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun infrastruktur senilai Rp 2.058 triliun hingga tahun 2024.

Aneh. Masih saja mau bangun infrastruktur senilai Rp 2.058 Triliun sampai 2024, pdhal tahu kalau hanya 30% yg mampu dibiayai oleh APBN.

Keuangan negara juga saat ini sedang defisit, mau utang pun tak ada yg mau utangin.

Mau jadi apa negara ini? Pemimpin negara tak punya solusi. https://t.co/CEcyevBJLS

— RealKetuaProDEM (@KetumProDEM) November 9, 2020