Data Belum Maksimal, Teten Akui Serapan Bantuan UMKM Belum Optimal

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan alasan penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM belum optimal. Menurutnya, kondisi itu dipicu masalah data UMKM.

"Kami kemarin buat kebijakan PEN dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Pak Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto). Kami gunakan data yang belum terkonsolidasi, jadi banyak yang belum terserap karena estimasinya terlalu tinggi," ujarnya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (4/11/2020).

Data Kementerian Keuangan menjabarkan realisasi bantuan UMKM sudah tersalurkan Rp91,77 triliun. Angka itu setara 74,33 persen dari pagu anggaran Rp123,46 triliun.

Teten menuturkan pemerintah akan terus memperbaiki data UMKM yang penting untuk menunjang penyaluran bantuan. Pasalnya, pemerintah masih melanjutkan program PEN pada 2021 mendatang.

"Mudah-mudahan ke depan ini kami jauh lebih baik. Arahan presiden pada rapat paripurna kemarin karena keadaan ekonomi sampai kuartal I tahun depan masih cukup berat bagi UMKM, sehingga program perlindungan sosial akan jadi perhatian pemerintah," jelasnya.

Secara total, realisasi penyaluran dana PEN mencapai Rp344,11 triliun. Jumlahnya setara 49,5 persen dari pagu Rp695,2 triliun. Rinciannya, penyaluran dana ke sektor kesehatan mencapai Rp27,59 triliun atau 31,51 persen dari pagu Rp87,55 triliun.

lalu, program perlindungan sosial sebesar Rp167,08 triliun atau 81,94 persen dari pagu Rp203,9 triliun. Kemudian, realisasi untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp28 triliun atau 26,38 persen dari Rp106,11 triliun.

Selanjutnya, realisasi insentif usaha mencapai Rp29,68 triliun atau 24,6 persen dari Rp120,61 triliun. Sedangkan pembiayaan korporasi masih belum terealisasi karena menunggu waktu yang tepat.