PKS Puji Presiden Jokowi, Berani Kecam Emmanuel Macron

[INTRO]

 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena berani mengecam Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Kecaman Jokowi terhadap Macron disampaikan Sabtu (31/10) kemarin di Istana Negara menyusul pernyataan Macron yang dianggap menghina dan melukai hati umat islam di dunia.

“Kami apresiasi sikap Pak Jokowi yang sensitif membaca keresahan masyarakat Indonesia,” tegas Juru Bicara Presiden PKS, Pipin Sopian, dalam pesan elektronik yang diterima wartawan.

Menurut Pipin, sudah selayaknya Jokowi sebagai Presiden berani menyuarakan kemarahan umat muslim atas pernyataan kontroversial Macron. PKS sudah melayangkan protes terhadap pemerintah Prancis lewat surat terbuka yang dikirimkan ke Kedubes Prancis di Jakarta.

Dalam surat, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mengutuk keras sikap provokasi agama dan meminta Macron menarik ucapannya serta meminta maaf kepada warga dunia.

Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman terhadap Prancis menyusul pernyataan yang dikeluarkan Emmanuel Macron. Kecaman itu langsung disampaikan Presiden Jokowi usai bertemu dengan para tokoh agama di Indonesia.

“Ini bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kebebasan berekspresi tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan bila itu mencederai kesucian serta kesakralan nilai-nilai atau simbol agama.

"Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hukum dengan agama apapun," tegas dia.

Perwakilan tokoh agama yang bertemu dengan Jokowi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Fachrul Razi.