Pengacara Habib Bahar Sebut Polisi Kriminalisasi Ulama

Rabu, 28/10/2020 22:11 WIB
Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith sebut polisi kriminalisasi ulama (AyoBandung.com)

Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith sebut polisi kriminalisasi ulama (AyoBandung.com)

Jakarta, law-justice.co - Tim kuasa hukum dari Habib Bahar bin Smith tak terima dengan perlakuan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat yang kembali menetapkan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan. Menurut mereka polisi telah melakukan kriminalisasi ulama.

Kuasa Hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar menjelaskan, kasus tersebut seharusnya sudah ditutup karena pelapor dengan Habib Bahar sudah berdamai. Pun, pelapor sepakat mencabut laporan tersebut.

"Tapi polisi terus saja melanjutkan, ini kan namanya kriminalisasi ulama ini," ujar Aziz, Rabu (28/10/2020).

Aziz berpendapat, seharusnya penyidik Polda Jabar bertindak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Pasal 14 ayat 1 huruf K. Dalam UU itu, tugas dan wewenang kepolisian adalah memberikan jaminan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

"Ketika pihak pelapor dan terlapor sudah bersepakat dan merasa adil ketika kasus tidak dilanjutkan. Maka, pihak kepolisian tak bisa memaksa," ujarnya.

Bahkan, menurut dia, perdamaian itu dikuatkan dengan akta antara dua belah pihak dengan masing masing menggunakan penasihat hukum. Kata dia, proses perdamaian itu sudah lama dilakukan.

"Nanti kita akan publish kalau pihak kepolisian masih keukeuh kriminalisasi Habib Bahar Smith," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka kasus penganiayaan.

Bahar ditetapkan jadi tersangka ditetapkan dalam surat nomor B/4094/X/2020/Ditreskrimum per 21 Oktober 2020 dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 170 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lokasi penganiayaan disebut terjadi di Bogor.

"Habib Bahar ini diduga melakukan tindak penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Pelapor adalah korban sendiri, TKP di Bogor," ujar Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Kombes Pol CH Patopoi.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar