Indikasi Jokowi Bakal Tinggalkan PDIP Makin Terasa & Bisa Dilacak

Jakarta, law-justice.co - Indikasi Presiden Joko Widodo perlahan-lahan ingin meninggalkan PDIP makin mencuat.

Kendati sekalipun, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu adalah parpol pengusung dan pendukung utama Jokowi.

Indikasi itu muncul setelah Jokowi tak banyak melibatkan kader PDIP dalam pengambilan kebijakan.

Salah satu yang cukup terlihat adalah dalam pembentukan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga Satgas Penanganan Covid-19.

Di lembaga yang fokus pada pemulihan ekonomi itu, tak ada nama kader PDIP yang muncul.

Sebaliknya, lembaga itu banyak diisi kader Partai Golkar dan juga kalangan profesiona.

Kondisi tersebut tak ditampik Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli.

Pernyataan itu disampaikan Firman Daeli dalam diskusi virtual bertema “Obrolan Bareng Bang Ruslan: Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran” yang digagas RMOL, Selasa (27/10/2020).

“Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak,” ujarnya.

Pertimbangannya, kata dia, adalah kondisi kekinian yang serba terbuka dan sulit ditutupi.

“Karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat,” sambungnya.

Firman mengatakan dengan adanya keterbukaan di ruang publik dengan sejumlah platform media massa banyak dan kuat.

Maka, publik bisa melihat langsung dan menilai secara sungguh-sungguh indikasi adanya lingkungan pemerintahan yang mencoba untuk melakukan upaya manuver politik guna kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Apakah ada di antara staf pembantu presiden misalnya yang melakukan gerakan itu?” imbuhnya.

Disinggung mengenai siapa tokoh yang sengaja melakukan manuver yang belakangan diistilahkan “kudeta merangkak” kepada presiden, Faisal mengatakan agar masyarakat sebaiknya tidak memikirkan dan tetap tenang.

“Yang melakukan kudeta kan Bang Ruslan tau, jadi memang ini untuk kita dengar saja lah. Supaya, kita bisa hidup ini menjadi tenang, riang gembira,” pungkasnya.