Sosialisasi Vaksin Covid-19, Jokowi Ingin NU & Muhammadiyah Dilibatkan

Senin, 26/10/2020 18:07 WIB
Presiden Jokowi ingin NU dan Muhammadiyah dilibatkan dalam sosialisasi vaksin Covid-19 (detikcom)

Presiden Jokowi ingin NU dan Muhammadiyah dilibatkan dalam sosialisasi vaksin Covid-19 (detikcom)

Jakarta, law-justice.co - Tak ingin seperti nasib Undang-Undang Omnibus Law yang diprotes dan ditolak oleh masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar sosialisasi tentang Vaksin Covid-19 dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, dia meminta agar melibatkan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Untuk meyakinkan umat mengenai kehalalan vaksin," katanya saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin (26/10/2020).

Dia juga meminta kepada para menteri terkait agar menyiapkan strategi komunikasi yang tepat untuk pengadaan vaksin tersebut. Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyiapkan tim khusus untuk menangani hal ini.

Jokowi menekankan demikian agar mencegah disinformasi di tengah masyarakat. Pun, juga untuk meredam penyebaran informasi tak benar alias hoaks.

"Dijelaskan secara komperehensif terhadap publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada. Saya minta ini timnya pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, di-backup dibantu oleh Menkominfo," lanjutnya.

Terkait strategi komunikasi, sebetulnya Jokowi pada hari ini pun sempat menyinggung capaian pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang terpublikasikan secara luas ke masyarakat.

Sebelumnya, Jokowi juga meminta para menteri fokus membantu pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Ia mengatakan pentingnya semua aspek diperhatikan termasuk keamanan dan efektivitas pelaksanannya.

Jokowi mengingatkan agar jangan sampai ada persepsi terburu-buru terkait pengadaan vaksin di masyarakat.

"Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar