Menteri Edhy: Ada UU Cipta Kerja, Investor Urus Ijin Mudah & Cepat

Sabtu, 24/10/2020 08:34 WIB
Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan (radar-palembang.com)

Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan (radar-palembang.com)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo optimistis investasi di sektor kelautan dan perikanan akan meningkat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, UU yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu itu mempermudah perizinan yang selama ini menjadi penghambat pelaku usaha berinvestasi.

"Enggak ada lagi orang mau investasi tapi harus nunggu izin bertahun-tahun. Kan lama, keburu diambil negara lain investasinya. Ini semangat omnibus law di KKP yang kita pacu," ujar Menteri Edhy melalui siaran pers, di Jakarta, Jumat (23/10).

Edhy mengatakan, semangat regulasi anyar ini sudah berjalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini dibuktikan dengan lahirnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) untuk perizinan kapal tangkap ukuran di atas 30 GT yang berlaku secara online pada akhir 2019.

Sistem Silat memangkas waktu pengurusan dari yang tadinya 14 hari menjadi satu jam. Hingga 7 Oktober 2020, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ribuan izin yang dikeluarkan Silat nilainya lebih dari Rp470 miliar.

Kemudahan perizinan kini juga berlaku di sektor perikanan budidaya. Sekarang prosesnya satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sementara KKP bertindak sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah. Tadinya butuh 21 izin untuk bisa memulai usaha budidaya di Indonesia.

Edhy pun memastikan, kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tetap dibarengi dengan pengawasan lingkungan. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga alam tetap lestari, usaha yang dijalani juga bisa berumur panjang. "Pelaksanaan teknisnya KKP yang mengawasi. Amdal tetap harus dilengkapi," paparnya.

Langkah lain supaya iklim investasi tumbuh, Edhy memastikan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pelaku usaha perikanan dan kelautan. Sudah ada nota kesepahaman antara KKP dan Polri bahwa pelanggaran yang bersifat administratif dilakukan pembinaan, bukan penindakan. "Pak Kapolri sudah mengeluarkan ke seluruh Polda supaya tidak ada lagi kriminalisasi itu," tegasnya.

(Warta Wartawati\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar