Bantah Masyarakat Papua Minta Tarik TNI-Polri, Mahfud: yang Minta OPM

Jakarta, law-justice.co - Kabar masyarakat Papua meminta anggota TNI-Polri ditarik dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Menurut dia, yang menyampaikan itu adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Keliru jika mengatakan masyarakat Papua sudah meminta aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Yang meminta begitu itu KKB, TNPB. Itu yang minta," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (21/10/2020).

Dia mengungkapkan justru masyarakat Papua terus mengharapkan kehadiran aparat penegak hukum demi keamanan mereka. Mahfud juga mengungkapkan masih banyak daerah yang membutuhkan kehadiran aparat TNI-Polri di Papua.

Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui kebutuhan ini.

"Kalau rakyat Papua itu justru perlu aparat untuk menjaga keamanan, dan faktanya, di sana, karena daerahnya sangat luas, ada beberapa daerah yang masih kosong. Jadi rangkap. Misal polres ini merangkap sana-sana, koramil ini merangkap sana-sana, begitu juga polsek," kata dia.

"Itu kami merekomendasikan agar segera diisi. Kompolnas juga pernah menyampaikan itu ke Presiden. Tinggal sekarang TNI-Polri sesuai dengan peraturan yang berlaku," lanjutnya.

Mahfud menegaskan tak ada masyarakat Papua yang menolak kehadiran TNI-Polri. Dia mengatakan permintaan tersebut hasil narasi dari KKB atau kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

"Jadi tidak ada yang menolak, kecuali KKB atau KKSB. Kalau rakyat sendiri justru meminta agar ada yang mengamankan mereka," tutup Mahfud.