Usai Pembunuhan Guru, Prancis Mau Bubarkan 50 Asosiasi Komunitas Islam

Jakarta, law-justice.co - Hingga saat ini, Kepolisian Prancis terus melakukan tindakan lanjutan kasus pembunuhan seorang guru sejarah bernama Samuel Paty (47) pada Jumat (16/10) lalu, yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 18 tahun asal Chechnya.

Dalam langkah lanjutannya, sumber polisi mengatakan bahwa mereka telah menggerebek sejumlah asosiasi Islam dan orang asing yang dicurigai ekstremis pada Senin (19/10).

Pembunuh berusia remaja itu melakukan aksinya diduga karena ingin membalas penggunaan karikatur Nabi Muhammad oleh korbannya di kelas yang membahas tentang kebebasan berekspresi untuk anak berusia 13 tahun.

Sementara umat Muslim percaya bahwa penggambaran Nabi adalah sebuah penghujatan.

Banyak tokoh masyarakat menyebut pembunuhan itu sebagai serangan terhadap Republik dan nilai-nilai Prancis.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin mengatakan ada sekitar 80 penyelidikan yang dilakukan terkait kebencian online dan dia sedang mempertimbangkan apakah akan membubarkan sekitar 50 asosiasi dalam komunitas Muslim.

"Operasi polisi telah terjadi dan lebih banyak lagi akan menyusul, menyangkut puluhan orang," kata Darmanin seperti melansir rmol.id, Selasa 20 Oktober 2020.

Sumber polisi mengatakan orang-orang yang menjadi sasaran dalam penggerebekan hari Senin adalah mereka yang dikenal oleh layanan keamanan karena khotbah radikalnya atau pidato kebencian di media sosial.

Prancis juga bersiap untuk mendeportasi 213 orang asing yang berada dalam daftar pantauan pemerintah dan dicurigai memegang keyakinan agama yang ekstrim, di antaranya sekitar 150 orang tengah menjalani hukuman penjara, menurut sumber tersebut.

“Penyelidikan berfokus pada apa yang terjadi dan siapa yang berada di balik penyerangan itu. Namun gelombang penangkapan yang diumumkan oleh menteri dalam negeri yang akan berlanjut selama beberapa hari ke depan pada dasarnya berfokus pada mereka yang telah menyatakan dukungan untuk penyerang atau terhadap guru online," kata Marc Perelman, editor politik Prancis France 24.

"Jadi, ini benar-benar jaring lebar yang dibuat oleh pihak berwenang," katanya.