Peringatan Keras Mendagri Tito ke Calon Petahana Pilkada 2020

Jakarta, law-justice.co - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 sudah semakin dekat. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan para calon petahana agar tidak melakukan mutasi jabatan dan tetap menjalankan kebijakan sesuai UU Pilkada.

Tito juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral di Pilkada Serentak 2020.

“Kemarin ada yang melakukan, sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu di Kabupaten Ogan Ilir. Ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di-follow up oleh KPU,” kata Tito dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Selasa (20/10/2020).

Mantan Kapolri ini meminta KPU dan Bawaslu benar-benar netral dalam menjalankan tugasnya. Itu karena netralitas penyelenggara dan pengawas dalam pilkada ini akan berdampak pada pembangunan sebuah daerah.

“Wasit sangat menentukan, kalau wasit netral, wasitnya baik maka akan dihormati dan disegani. Tetapi kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu awal ketidakpercayaan,” jelas Tito.

Ia meminta kepada penegak hukum, aparat keamanan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, yang dilakukan penyelenggara maupun pengawas pilkada yang terbukti melakukan kecurangan untuk kemenangan pasangan tertentu.

“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian Polri, Kejaksaan, saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian tindak tegas. Untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deterrent kepada yang lain,” tegasnya.

Selain itu, Tito mengungkapkan tidak ingin melihat pesta demokrasi pilkada ini menjadi pesta yang transaksional. Ia berharap ada komitmen dari jajaran KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan pilkada yang berintegritas.