PKB Akui Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Gagal, Tapi Tak Total

Jakarta, law-justice.co - Survei Litbang Kompas mengungkapkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia tak puas dengan kinerja pemerintahan Presdien Joko Widodo dengan Wakilnya Ma`ruf Amin. Ada sebanyak 52,5 persen rakyat Indonesia menilai keduanya gagal memimpin Indonesia selama setahun ini.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Namun, dia mengatakan pemerintahan Jokowi-ma`ruf tidak mengalami gagal total.

Menurutnya, tahun pertama Jokowi-Ma`ruf cukup berat karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada pendapatan negara yang turun drastis sehingga rencana kerja pemerintah juga ikut berubah dan anggarannya juga direalokasi.

"Tahun pertama Pemerintahan Jokowi menghadapi ujian berat yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, bahkan untuk mengantisipasi harus mengeluarkan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu itu simbol kedaruratan: darurat yang ditimbulkan akibat COVID yang mengantarkan ekonomi Indonesia ke depan pintu resesi ekonomi," katanya, Selasa (20/10/2020).

Pemerintah, kata Jazilul, harus bekerja keras untuk keluar dari krisis dan resesi dengan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan tantangan COVID-19, antara lain kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bahkan mendorong lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Omnibus Law baru terjadi pada era Jokowi Jilid 2 yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menahan laju pengangguran dan kemiskinan," ujarnya.

Dalam tahun pertama Jokowi-Ma`ruf, komunikasi antara pemerintah dan stakeholder berjalan lancar meski diwarnai berbagai dinamika. Hal itu terbukti dari berbagai RUU inisiatif pemerintah berjalan dengan lancar. Tetapi, Jazilul mengingatkan, pemerintah juga perlu melakukan pendekatan dan dialog dengan berbagai pihak, ormas, dalam rangka pelaksanaan kebijakan.

"Dalam tahun pertama ini masih ada pihak yang melakukan kritik pedas terkait rencana dan kebijakan pemerintah. Itu hal yang wajar dalam era demokrasi. Kita jadikan kritik sebagai bagian dari energi dan dinamika dalam pembangunan. Kami melihat, pemerintah terus berupaya keras mencari dan menjalankan berbagai cara agar Indonesia dapat mengatasi krisis dan resesi. Kami mengajak semua pihak agar dapat bersatu padu menghadapi kesulitan," ujarnya.

Pemerintah, kata Jazilul, tetap harus menjaga stabilitas politik dengan membuka ruang dialog selebar-lebarnya agar memiliki kesamaan tekad untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Jika kini segala rencana belum tercapai, harus dimaklumi, seperti salah satunya rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara yang masih tertunda akibat COVID-19.

"Kita pun harus sadar bahwa target pertumbuhan yang direncanakan mengalami kegagalan, tapi kita tidak bisa mengatakan pemerintah gagal total, karena penyebab adalah masalah eksternal, COVID-19. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita kembali membangun dalam kondisi normal," tutupnya.