FPI Desak Dubes Agus Dicopot Soal Status Rizieq, Istana Jawab Santai

Jakarta, law-justice.co - Nama Habib Rizieq Syihab (HRS) kembali menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Hal itu tak lepas dari adanya pengumuman dari Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis yang mengatakan HRS akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi.

Namun, sayangnya kabar itu langsung ditanggapi oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Dia bahkan membantah HRS sudah bisa keluar dari Saudi.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif menyampaikan sampai saat ini tidak ada persoalan apapun antara HRS dengan pemerintahan Saudi. Ia heran dengan adanya upaya yang mempersulit HRS kembali ke Tanah Air.

"Saya tegaskan kembali Habib Rizieq dengan pemerintah Saudi tidak ada masalah. Bahkan pemerintah Saudi sangat baik terhadap beliau. Justru ada upaya-upaya yang sering dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menzalimi beliau," kata Slamet seperti dilansir dari viva.co, Selasa (20/10/2020).

Dia menyinggung tragedi pemasangan bendera di kediaman HRS di Makkah, sekitar dua tahun lalu. Menurutnya, saat itu membuat HRS harus sampai menjelaskan ke aparat Saudi bahwa bendera di kediamannya bukan dipasang olehnya melainkan orang lain.

"Setelah dijelaskan Habib Rizieq, tidak ada masalah, buktinya beliau kembali lagi ke rumahnya. Itu contoh ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Habib Rizieq dengan Arab Saudi," tutur Slamet.

Slamet pun menyororoti pernyataan Dubes Agus Maftuh saat itu yang bilang ada persoalan di Indonesia yaitu menyangkut kepentingan politik. Namun, tetap saja Agus tak bisa membantu untuk memulangkan HRS.

"Dan, kalau pun ada persoalan hukum yang menimpa warga negara Indonesia di Arab Saudi, mestinya duta besarnya ikut campur, duta besarnya yang ngurusin, duta besarnya diplomat. Ini kelihatan diplomat cuek ketika ada persoalan Habib Rizieq," sebutnya.

Ia bilang Agus tak layak jadi diplomat karena dinilai hanya agen intelijen. Agus pun diminta diberhentikan, dicopot dari jabatan dubes karena jadi salah satu variabel yang persulit HRS.

Menurutnya, pemerintah melakui Dubes RI di Saudi kerap membantu mengurusi perosoalan yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Makanya kemarin kita katakan, sudah pak dubes Agus Maftuh gak layak jadi diplomat. Dia terkesan hanya agen intelijen, berhentikan berhentikan saja," ujar Slamet.

Terkait hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan menanggapi pernyataan Slamet Maarif. Ade meminta Slamet tak asal menuduh Agus Maftuh. Apalagi meminta diberhentikan dan menyebut Agus sebagai salah satu variabel penghalang HRS kembali ke Tanah Air.

Ade hanya meminta agar semua pihak menghormati aturan di Saudi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan HRS. Namun, ia tak bisa menyebut jenis pelanggaran yang dilakukan HRS.

"Kan harus dibuktikan. Enggak bisa juga seperti itu. Yang jelas saya katakan tadi, jika seseorang dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum di negara tertentu, harus tunduk, dia harus patuh hukum di situ. Itu yang harus kita hormati," ujar Ade dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne.

Menurut dia, ada penilaian sudut pandang subyektifitas dalam persoalan HRS di Saudi. Tapi, sekali lagi, ia tak mau mencampuri urusan tersebut karena biar HRS yang bertanggungjawab.

Ia mengibaratkan hal yang sama bagi warga negara asing harus ikuti aturan hukum di Indonesia jika melanggar.

"Saya tidak mau mencampuri persoalan itu ya. biarkanlah, jika memang ada persoalan hukum yang dialami Habib Rizieq ya harus diselesaikan, kan itu menjadi tanggungjawab personal terhadap aturan-aturan atau ketentuan di Saudi," tutup Ade.