Soal Pertumbuhan Ekonomi, Sekjen MUI: Jelas Jokowi Gagal Total!

Selasa, 20/10/2020 06:55 WIB
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas (Foto: Republika)

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas (Foto: Republika)

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas, memberi catatan kritis dari sisi perekonomian dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma`ruf Amin.

Kata dia, jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma`ruf sudah gagal total.

"Apakah pemerintah Jokowi berhasil atau tidak di tengah-tengah Covid-19 dan krisis ekonomi global ini? Tentu pasti akan sangat sulit, kalau ukurannya pertumbuhan ekonomi, sudah jelas pemerintah Jokowi sudah gagal total," kata Anwar seperti melansir jpnn, Senin 19 Oktober 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal ke belakang. Imbas lainnya, lanjutnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) juga tinggi.

"Pertumbuhan ekonominya negatif dalam dua kuartal secara berturut-turut, sehingga menyebabkan meningkatnya secara tajam angka PHK, pengangguran, dan kemiskinan.".

"Terlebih lagi, kalau dibandingkan dengan masa atau periode sebelumnya hal ini jelas merupakan kemunduran yang luar biasa," tutur Anwar.

Dia mengatakan, pemerintahan era Jokowi belum tentu bisa memulihkan sisi pertumbuhan ekonomi ini dalam waktu dekat.

Hanya saja, ujar Anwar, catatan minor tadi bukan berarti pemerintahan Jokowi telah gagal.

Sebab, kata dia, siapa pun yang menjadi Presiden RI pada saat ini akan sulit menyelematkan Indonesia dari jurang resesi. Terlebih dampak Covid-19 telah mendunia.

"Siapa pun yang menjadi presiden di negeri ini, sekarang ini, pasti juga tidak akan mampu menghindarinya karena masalah ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Covid-19 yang tidak hanya melanda dan merontokkan ekonomi negeri ini, tetapi juga banyak negara di dunia," sambungnya.

Dari persoalan buruknya pertumbuhan ekonomi ini, Anwar berharap pemerintahan Jokowi segera berbenah.

Satu di antaranya membenahi ekonomi dengan memperbesar daya beli rakyat.

"Meminjam istilah Bung Hatta, pemerintah harus benar-benar bisa membuat dan membenahi ekonomi nasional dengan memperbesar tenaga beli rakyat."

"Produksi yang dilakukan harus ditujukan pertama-tama dan utama ialah untuk kepentingan ke dalam yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat," pungkas Anwar Abbas.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar