Ngabalin Minta Waspadai ISIS yang Tunggangi Penolak UU Omnibus Law

Jakarta, law-justice.co - Di tengah tingginya aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mnegingatkan semua pihak agar memwaspadai kehadiran kelompok radikal ISIS. Menurutnya, kelompok tersebut akan memanfaatkan kelompok penolak UU Omnibus Law untuk mengacaukan kondisi Indonesia.

Selain itu, melalui media sosial Instagram miliknya, Ngabalin juga mengingatkan agar memwaspadai kelompok radikal lainnya seperti Hizbu Tahrir Indonesia (HTI).

"Jum`at, penuh berkah. Belajar dari kegagalan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, maka jangan biarkan Indonesia kita dihancurkan dan tercabik-cabik dengan paham radikal ISIS, HTI aliran yang menolak Pancasila dan demokrasi, kaum Takfiri (yang mengkafir-kafirkan) kaum intoleran," kata Ngabalin seperti dikutip dari akun instagramnya @ngabalin.

"Mereka semua sedang bergentayangan atas nama penolakan UU Cipta Kerja (Wajah Baru Regulasi Indonesia) Waspada jangan lengah! Polri kita sedang bekerja, berikan penguatan dengan doa dari kita semua. #SampahDemokrasi," sambungnya.

Ngabalin juga meminta masyarakat tetap mencintai Indonesia. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi kekerasan serta mewaspadai adu domba.

"Kau boleh menghujat, mencaci maki, ngebully bahkan menusuk jantungku kalipun, pasti aku rela untuk itu. Tapi tidak untuk INDONESIAKU. Saudaraku jangan berhenti mencintai negeri ini. +62 antikekerasan, anarkisme, intoleran, fitnah dan adu domba serta penyebaran kebencian atas nama kebenaran agama," kata Ngabalin di posting-an lainnya.

Sebelumnya, Ngabalin juga geram kepada para pendemo UU Cipta Kerja yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur. Ngabalin menyebut pendemo yang meminta Jokowi mundur dan para perusuh sebagai sampah demokrasi.

Awalnya Ngabalin mengatakan bahwa dalam mengukur kebenaran sebuah informasi tidak hanya cukup menggunakan mata dan telinga, tapi juga dengan hati. Dia kemudian menyinggung salah satu ayat dalam Al-Qur`an.

"Jadi, demonstrasi itu dilakukan, kalau teman-teman menyebutkan demonstrasi itu untuk menyampaikan pandangan dan pikiran seperti yang sekarang ini mereka teriakkan, penjelasan apa yang kurang terkait dengan UU Cipta Kerja?" kata Ngabalin.

Baru setelah itu Ngabalin menyebut pendemo yang meminta Jokowi mundur dan para perusuh sebagai sampah demokrasi. Dia heran dengan pendemo. Sebab, ujung-ujungnya malah meminta Jokowi mundur. Dia menduga ada yang menunggangi aksi buruh dan mahasiswa. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk mengusutnya.

"Terus demonstrasi apa yang mereka mau pakai? Berteriak atas nama kemerdekaan mengemukakan pendapat, Pasal 28 UUD 1945 atau mereka mau pakai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, kemudian berteriak-teriak meminta presiden mundur, sampah namanya itu. Itu yang abang bilang sampah. Belum lagi para perusuh," tegas Ngabalin.

"Itu namanya sampah demokrasi namanya. Tujuan apa mereka maksud? Berteriak atas nama UU Cipta Kerja, tapi ujung-ujungnya berteriak presiden mundur, minta presiden mundur. Lu siapa? Mulut-mulut sampah, mulut-mulut comberan. Lu siapa sih? Emang kau siapa, organisasi apa kau? Mau sok-sok minta presiden mundur.," tutupnya.