Soal Omnibus Law yang Ditolak, Aburizal Bakrie: Ayo Dukung Pemerintah

Sabtu, 17/10/2020 06:28 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie dukung UU Omnibus Law Cipta Kerja (ist)

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie dukung UU Omnibus Law Cipta Kerja (ist)

Jakarta, law-justice.co - Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 kini terus ditolak oleh buruh dan sejumlah elemen masyarakat. Terkait hal itu, salah satu orang kaya Indonesia Aburizal Bakrie (ARB) sangat menyayangkannya.

Padahal kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar itu, Undang-Undang tersebut seharusnya didukung, karena menjadi jawaban dari semua masalah yang ada saat ini.

"Saya kok melihat bahwa omnibus law itu, yang dengan demo omnibus law itu bukan seriously mengajak rakyat (menolak) omnibus law. Rakyat tidak mengetahui dengan baik dan jawaban-jawabannya sudah ada," katanya seperti dikutip dari Bamsoet Channel, Jumat (16/10/2020) malam.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tingginya aksi demo penolakan UU ini karena banyaknya masyarakat yang tidak mengerti namun mudah untuk diajak.

"Saya kira masalah mereka mau diajak, meskipun tidak tahu, adalah mereka kesulitan mendapatkan lapangan kerja, kesulitan membayar kewajiban-kewajiban pokok. Itu lah yang menyebabkan mereka ikut suasana ketidakpastian ini," lanjut ARB.

Hal itu diungkapkan ARB karena jika melihat dari wawancara-wawancara terhadap mereka yang ikut demonstrasi, pada umumnya tidak tahu. Bahkan, dia melihat suatu video yang berisi mengenai dialog antara peserta demo dengan seseorang.

"Coba kamu demo untuk apa? UU, Pak. UU apa? Terus dikasih tahu, saya kasih tahu ya, omni, kamu teruskan. Nggak bisa juga teruskan. Sampai omnibus nggak bisa. Padahal dikasih tahu omninya," katanya.

ARB juga sudah melihat jawaban-jawaban atas tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh buruh. Dia menegaskan bahwa tuntutan-tuntutan itu sudah ada jawabannya semua.

Menurut ARB, hanya ada satu yang sempat menjadi persoalan, yaitu jumlah uang pesangon. Itu pun kemudian sudah terselesaikan, yaitu 25 kali gaji, kemudian mendapat tambahan dari pemerintah.

"Jadi sebetulnya sudah terakomodasi," katanya.

ARB menilai apa yang diusahakan pemerintah sebaiknya didukung bersama-sama. Dia mengatakan bahwa omnibus law adalah jawaban.

"Kalau jawabannya sudah ada, kita dukung pemerintah bersama-sama untuk mengatasi permasalah-permasalahan ini. Tidak perlulah menambah satu beban, apalagi dengan membakar-membakar dan sebagainya seperti kejadian kemarin," kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

ARB mengatakan aksi-aksi seperti itu malah menjadi tambahan beban baru bagi perekonomian.

"Menko Perekonomian yang musti mikirin yang lain, terpaksa mikirin masalah ini. Demikian Pak Mahfud MD, memikirkan masalah-masalah keamanan," ujarnya.

"Barangkali kalau kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia, saya kira ada jalan keluarnya kok. Pandemi ini menurun, ekonominya naik," tutupnya.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar