KSP Minta FPI Jelaskan Bandingkan Revolusi HRS dengan Revolusi Mental

Kamis, 15/10/2020 06:36 WIB
Ade Irfan Pulungan (Foto: Namalo)

Ade Irfan Pulungan (Foto: Namalo)

Jakarta, law-justice.co - Kantor Staf Presiden (KSP) buka suara soal pernyataan Ketua DPP FPI, Slamet Maarif yang menyinggung soal revolusi mental ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditanya maksud Habib Rizieq Syihab akan memimpin revolusi.

Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan mengatakan, pihaknya meminta FPI menjelaskan maksud revolusi HRS tersebut.

"Kalimat dia tidak jelas, makna revolusi itu apa? Sesuatu yang absurd dengan sesuatu yang nyata nggak bisa juga kita langsung membandingkan atau mempersamakan. Jadi sekali lagi kalimat-kalimat dalam ruang publik itu harus menjadi pemahaman yang utuh oleh publik supaya tidak menimbulkan multitafsir, supaya tidak adanya persoalan-persoalan hukum yang berakibat kemudian," katanya kepada wartawan, Rabu 14 Oktober 2020.

Irfan mengatakan program revolusi mental Jokowi tidak bisa disamakan dengan revolusi yang disebut-sebut oleh FPI. Menurutnya, revolusi mental Jokowi tidak ada indikasi melanggar hukum.

"Makanya, kita kan jangan berandai-andai dengan sesuatu yang tidak pasti yang mereka ucapkan. Kalau yang dikatakan Pak Jokowi kan sudah jelas, revolusi mental itu untuk mengubah sikap mental untuk yang lebih baik. Dan itu tidak ada indikasi melanggar hukum. Makanya makna kata revolusi itu harus diperjelas, kewajiban dia memperjelas itu," ujarnya.

Irfan menilai FPI berkewajiban menjelaskan soal `Habib Rizieq akan pulang ke Indonesia memimpin revolusi` dan tidak bisa membiarkan publik menafsirkannya sendiri. Dengan mengutip makna revolusi dari KBBI, Irfan sekali lagi meminta FPI memperjelas maksud revolusi HRS yang disebutkan dalam aksi 13 Oktober 2020 lalu.

"Kalau maknanya revolusi itu sebagai positif, tentu tidak ada persoalan. Tapi kalau misalnya negatif, yang jelas akan menghadapi persoalan hukum. Jadi harus diperjelas maknanya itu apa. Kan memimpin revolusi, dia harus mempertanggungjawabkan tentang itu," ujar Irfan.

"Kalau kita lihat dalam KBBI, arti dari revolusi itu kan perubahan ketatanegaraan pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, seperti perlawanan bersenjata. Artinya ada keinginan untuk perongrongan terhadap pemerintahan yang sah. Itu yang makanya harus dijelaskan oleh Ustaz Shabri (Ketum FPI Shabri Lubis), supaya tidak menimbulkan perdebatan dan fitnah terhadap kalimat yang disampaikan," imbuhnya.

Sebelumnya, pernyataan Habib Rizieq segera pulang dan akan memimpin revolusi ini pertama kali diungkap oleh Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis. Di atas mobil komando dalam aksi demonstrasi, Shabri menyatakan Habib Rizieq sebentar lagi pulang ke Tanah Air.

"Imam besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," kata Shabri dari atas mobil komando, Selasa (13/10).

Muncul anggapan jika revolusi yang dipimpin Habib Rizieq adalah tindakan makar. Ketua DPP FPI Slamet Maarif berbicara mengenai makna revolusi yang tidak selalu dianggap makar.

"(Presiden Joko Widodo) Jokowi ngomong revolusi sah saja, nggak dianggap makar (Revolusi Mental)? Kan bisa saja HRS (Habib Rizieq Syihab) pimpin revolusi akhlak atau revolusi sistem," ujar Slamet Maarif kepada wartawan, Rabu (14/10).

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar