Wow! Twitter Tantang Trump, Ini Alasannya

Jakarta, law-justice.co - Twitter menantang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan membatasi cuitannya. Platform dengan logo burung berwarna Biru itu menonaktifkan sejumlah pilihan berbagi pada tweet milik Trump.

Tweet yang dibatasi itu berisi klaim Trump yang kebal terhadap Covid-19. Twitter menganggap cuitan itu melanggar kebijakan soal penyebaran informasi berita salah atau hoaks soal virus yang belum ada vaksinnya tersebut.

Kendati diberi label namun tweet masih bisa dilihat bagi pengguna yang mengklik peringatan, seperti dilansir dari Viva.co.id, Senin (12/10/2020). Sebelumnya, Twitter memutuskan jika cuitan dari sejumlah pejabat terpilih masih akan terlihat demi kepentingan umum.

Label itu kemungkinan karena ada kasus seorang pasien Covid-19 kembali terinfeksi setelah sembuh. Kejadian ini menimpa seorang pria asal Nevada pada Maret lalu dan sembuh satu bulan kemudian. Tapi kemudian pada Mei dirinya kembali sakit.

Situs Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga menyatakan jika seseorang yang pulih dari Covid-19 memiliki virus dalam tingkat rendah di tubuh selama tiga bulan setelah didiagnosis. Namun hal ini tak menandakan jika mereka kebal untuk tidak terjangkit lagi.

Bukan kali ini saja cuitan Trump bermasalah. Bulan lalu, Twitter memberikan label pada unggahan suami Melania itu yang mempertanyakan penggunaan kotak suara saat Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) pada November mendatang.

Menurut Trump, ada kemungkinan seseorang berbuat curang dengan mencoblos untuk beberapa surat suara. Twitter menyatakan jika tweet tersebut melanggar aturan soal integritas kemasyarakatan dan pemiliu, namun cuitan itu juga masih bisa dilihat oleh publik. Masalah label ini juga pernah membuat Trump murka.

Pada Mei lalu, dirinya sempat mengancam akan menutup kantor media sosial berlogo burung biru itu, tidak lama setelah Twitter menandai cuitannya soal pengiriman surat suara lewat pos berpotensi dicurangi. Saat itu ia mengatakan jika Twitter melakukan sensor dan mencampuri urusan Pilpres AS 2020.