TransJakarta Rugi Rp 65 M Akibat 20 Halte Jadi Korban Demo Rusuh

Jakarta, law-justice.co - Direktur Utama TransJakarta Sardjono Johnny Tjitrokusumo buka suara terkait kerugian akibat demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh. Menurutnya, kerugian yang harus pihaknya ditanggung mencapai Rp 65 miliar.

Johnny menjelaskan perubahan angka ini terjadi lantaran data yang terus berkembang dari berbagai lokasi kejadian.

"Tadi pagi kan ternyata secara total itu ada 20 halte yang terdampak dari pada aksi kemarin. Nah 20 halte ini secara hitungan kasat mata kita melaporkan (kerugian) Rp 55 miliar kepada pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan)," ujar Johnny, dilansir dari CNBCIndonesia.com, Jumat (9/10/20).

Dari laporan tersebut, rupanya terjadi lagi perubahan angka kerugian. Pasalnya, angka awal yang dilaporkan ini hanya berdasarkan perhitungan kasat mata saja.

"Tapi kan terus kemudian di dalam situ kan ada server, ada material-material ID dan lain sebagainya. Nah itu setelah kita lakukan perhitungan itu kurang lebih sekitar Rp65 miliar," ucapnya.

Dia pun mengaku mau tak mau harus memperbaiki semua kerusakan karena ini adalah wujud real daripada pelayanan kepada masyarakat. Bencana atau musibah boleh terjadi kapan saja, kaya dia, tapi life must go on dan pelayanan kepada masyarakat yang harus berlanjut.

"Yang terpenting itu bukanlah soal sumbernya dari mana. Sekarang gini, ini kan halte ini kan dalam penggunaan TransJakarta. Maka cara perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab TransJakarta," ujarnya.

Dia belum tahu bakal dapat subsidi untuk perbaikan atau tidak. Yang jelas, diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta terus dilakukan terkait hal ini. Sejalan dengan itu, ia juga tak ingin hanya menunggu kesempatan dapat subsidi.

"Paling tidak kita kan masih punya laba ditahan yang akan kita gunakan untuk investasi. Nah karena ini sifatnya darurat ya mau nggak mau kita harus selesaikan ini dengan segera. Kita kan nggak bisa menunggu proses administrasi dan lain sebagainya," katanya.

"Karena pak gubernur wanti-wanti betul gitu bahwa ingat ya pelayanan masyarakat tidak berhenti, standar pelayanan minimum tetap harus bisa dipenuhi. Gubernur perintahnya seperti itu ya maka kita juga harus bisa menyesuaikan diri dan bergerak cepat untuk mewujudkan itu," lanjutnya.

Dia pun sudah menyusun rencana perbaikan. Disebutkan, perbaikan akan dilakukan berdasarkan level of damage atau tingkat kerusakan.

"Yang terpenting itu bukanlah soal sumbernya dari mana. Sekarang gini, ini kan halte ini kan dalam penggunaan TransJakarta. Maka cara perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab TransJakarta," ujarnya.

Dia belum tahu bakal dapat subsidi untuk perbaikan atau tidak. Yang jelas, diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta terus dilakukan terkait hal ini. Sejalan dengan itu, ia juga tak ingin hanya menunggu kesempatan dapat subsidi.

"Paling tidak kita kan masih punya laba ditahan yang akan kita gunakan untuk investasi. Nah karena ini sifatnya darurat ya mau nggak mau kita harus selesaikan ini dengan segera. Kita kan nggak bisa menunggu proses administrasi dan lain sebagainya," katanya.

"Karena pak gubernur wanti-wanti betul gitu bahwa ingat ya pelayanan masyarakat tidak berhenti, standar pelayanan minimum tetap harus bisa dipenuhi. Gubernur perintahnya seperti itu ya maka kita juga harus bisa menyesuaikan diri dan bergerak cepat untuk mewujudkan itu," lanjutnya.

Dia pun sudah menyusun rencana perbaikan. Disebutkan, perbaikan akan dilakukan berdasarkan level of damage atau tingkat kerusakan.