Soal Putusan PK Biaya Lingkungan di Sentul City, KWSC Bantah PWSC

Jum'at, 09/10/2020 12:24 WIB
Warga Sentul City saat berdemonstrasi di depan Istana Negara (Foto: Januardi)

Warga Sentul City saat berdemonstrasi di depan Istana Negara (Foto: Januardi)

law-justice.co - Komite Warga Sentul City (KWSC) membantah pernyataan Ketua Paguyuban Warga Sentul City (PWSC) Erwin Lebe yang menyebut putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL), hanya berlaku bagi warga yang berperkara.

Juru Bicara KWSC Deni Erliana menegaskan, Putusan MA Nomor 727 PK/PDT/2020 pada tanggal 20 September 2020 yang menolak PK PT Sentul City tentang BPPL, bukan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, namun berlaku bagi seluruh warga di Sentul City.

"Diksi yang dipilih majelis hakim sudah sangat terang benderang, bahwa putusan itu berlaku di seluruh kawasan Sentul City. Itu artinya, PT Sentul City atau PT SGC tidak berhak menarik BPPL di seluruh kawasan Sentul City," kata Deni dalam siaran pers yang diterima redaksi Law-justice.co.

Deni mengatakan, putusan MA Nomor 3415 K/Pdt/2018 yang dikuatkan Putusan PK MA di atas pada dasarnya menyatakan PT Sentul City telah melakukan pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 1 Tahun 1987 yang dikuatkan dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009.

"Permendagri ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, bukan dibuat hanya berlaku untuk tiga pihak yang berperkara saja. Erwin Lebe dan PWSC mesti mengetahui bahwa putusan hakim itu bukan perjanjian tapi hukum, sehingga siapa pun yang terkait dengan persoalan BPPL akan terkena dampak dari putusan tersebut. Bukan hanya yang berperkara," ujar dia.

Lebih lanjut, Deni menambahkan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak bisa lagi dijadikan dalih untuk menagih BPPL kepada warga. Sebab, PPJB adalah kesepakatan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, dalam konteks ini putusan PK MA.

Sebelumnya, Ketua PWSC Erwin Lebe mengatakan, KWSC yang berperkara dengan PT Sentul City, bukanlan perwakilan seluruh warga di Sentul City. Dengan begitu, menurut dia, putusan akhir di MA tidak bisa digunakan untuk seluruh warga Sentul City.

‘’Karena putusan pengadilan tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Maka warga mayoritas tetap mempercayakan pengelolaan lingkungan perumahan Sentul City kepadaPT Sukaputra Graha cemerlang (SGC) yang ditunjuk oleh developer,’’ kata Erwin Lebe kepada media, Rabu (7/10/2020), sebagaimana dilansir dari BogorToday.

(Januardi Husin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar