Selain Untungkan Pengusaha China, UU Ciptaker Kembalikan RI ke Orba

Jum'at, 09/10/2020 06:37 WIB
Massa yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR pada Senin (13/1). Robinsar Nainggolan

Massa yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR pada Senin (13/1). Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Undang-undang Cipta Kerja disebut bisa menjadi jalan masuk kembalinya rezim Orde Baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Sukamta.

Sebabnya kata dia, pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang eksploitasi besar-besaran oleh pemodal asing di Indonesia. Hal ini mirip dengan kebijakan era Orde Baru.

"Ini, kan, seperti mengulang kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru yang memberi karpet merah kepada berbagai perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia," ungkapnya seperti melansir jpnn.com.

Dia mengatakan, pembukaan keran modal asing secara besar-besaran bisa berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan Indonesia bisa menikmati devisa.

Namun, kata dia, semua sumber daya alam Indonesia bisa dikuasai asing dalam jangka panjang. Bahkan, berbagai industri besar bisa jatuh ke pelukan asing.

"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," tutur dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun memandang situasi geopolitik ekonomi bakal menyulitkan Indonesia ketika tergantung modal asing. Terutama ketika berbicara soal adu pengaruh perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

"Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja juga bisa membuat pengusaha lokal, petani, dan nelayan semakin terjepit menghadapi serbuan pengusaha asing dan produk-produk impor. Semestinya pemerintah perkuat dahulu ekonomi Indonesia dari hulu ke hilir dengan berbagai kebijakan yang memudahkan pengusaha lokal," pungkas dia.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar