Wamen Bongkar 1 Syarat BUMN Indonesia Bisa Kalahkan Temasek Singapura

Jakarta, law-justice.co - Beberapa waktu lalu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melemparkan wacana soal pembentukan super holding BUMN di Indonesia. Hal itu agar sama seperti model Temasek di Singapura atau Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.

Namun, terkait hal itu, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin mengatakan hanya dengan bentuk super holding BUMN tidak cukup. Sebab, BUMN Indonesia bisa melampaui Temasek dan Khazanah jika semua BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau melakukan penawaran saham perdana ke publik (Initial Public Offering/ IPO).

Dalam diskusi bersama Lemhanas secara virtual pada Selasa (06/10/2020), Budi mengatakan jumlah BUMN yang ada saat ini lebih dari 100 dengan total asetnya bahkan mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun, lebih besar dari total aset pemerintah sebesar Rp 6.000 triliun.

Pendapatan BUMN sebelum Covid-19 mencapai Rp 2.400 triliun per tahun, atau setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan pendapatan sebesar ini, jika semua BUMN melantai di bursa saham dengan harga penjualan saham sebelum Covid-19 bisa berkisar tiga sampai empat kali lipat, maka menurutnya nilai BUMN di pasar bakal mencapai US$ 480 miliar.

"Nah kita suka bandingkan BUMN dengan Temasek dan Khazanah. Kalau nilai BUMN kita mencapai US$ 480 billion (miliar) setara atau mungkin lebih besar dari Temasek dan pasti lebih besar dari Khazanah, mungkin juga sudah sekelas Sovereign Wealth Fund (SWF) Abu Dhabi. Yang paling besar SWF itu Norwegia US$ 1.200 billion," jelasnya.

Dengan kondisi BUMN sekarang, imbuhnya, memang tidak bisa dibilang sangat bagus. Namun secara teoritis, bila IPO dengan rasio harga penjualan saham sebelum Covid-19, maka pemerintah akan memiliki dana satu institusi yang SWF lebih besar dari Temasek. Apalagi, jika kinerjanya lebih baik, maka menurutnya bisa mencapai US$ 500-600 miliar.

Melihat lagi ke belakang soal peran BUMN, Budi menyebut Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada awal Indonesia merdeka itu sebagian besar dipengaruhi oleh APBN. Dengan demikian, untuk menggerakkan ekonomi cukup meminta menterinya mengeluarkan anggaran dan memastikan uangnya jalan yang selanjutnya akan diiringi dengan jalannya perekonomian.

Namun kondisi sekarang berbeda di mana GDP Indonesia US$ 1 triliun atau Rp 14.500 triliun, porsi APBN sebesar Rp 2.400 triliun, atau sekitar 13-15% dari total ekonomi negara. Artinya, seberapa pun pemerintah mendorong APBN, dampak ke ekonomi tidak akan besar, sehingga peran swasta dan BUMN dalam perekonomian Indonesia saat ini cukup besar.

"Jadi Kepala Negara sekarang harus menyadari bahwa ekonomi Indonesia sebagian besar kontribusi swasta 60%-70%, kemudian BUMN, baru pemerintah," tutupnya.