Impor Garam Terus Dilakukan, Jokowi Kecewa dan Minta Cari Solusi

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali kecewa dengan kinerja para menterinya yang dinilai kurang dalam mencari solusi. Hal itu terkait impor garam yang terus terjadi hingga saat ini.

Dalam rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penyerapan garam rakyat melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mengungkap dua masalah utama yang dihadapi dalam hal serapan garam rakyat.

Pertama, dari sisi rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri, dan industri selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan impor garam.

Terkait hal itu, Jokowi meminta agar dicarikan solusi yang tepat dan lengkap.

"Ini harus dicarikan jalan kelaurnya. Kita tahu masalah tapi tidak pernah dicarikan jalan kelaurnya," katanya, Senin (5/10/2020).

Data yang disampaikan Jokowi per 22 September 2020, masih ada sekitar 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap industri dalam negeri. Hal tersebut, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Jokowi.

"Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli dan yang kedua masih rendahnya produksi garam nasional kita sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu begitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," katanya.

Jokowi kemudian mencontohkan saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi garam nasional saat ini baru mencapai 2 juta ton per tahun.

"Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih banyak yaitu 2,9 juta ton. Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai dari pembenahan besar-besaran supply chain dari hulu sampai hilir," ujar Jokowi.

"Sekali lagi, pertama perhatikan ketersediaan lahan produksi. Percepat integrasi antara ekstentifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi ini harus betul-betul diintegrasikan dan harus ada ekstentifikasi," lanjutnya.