Ahmad Dhani Minta TNI Fokus Tangani PKI yang Dulu Melebur ke PDIP

Senin, 05/10/2020 12:39 WIB
Wasekjen Partai Gerindra Ahmad Dani minta TNI fokus tangani PKI yang dulu melebur ke PDIP (Foto: Hartanto Ardi Saputra)

Wasekjen Partai Gerindra Ahmad Dani minta TNI fokus tangani PKI yang dulu melebur ke PDIP (Foto: Hartanto Ardi Saputra)

Jakarta, law-justice.co - Pada HUT ke-75, TNI diminta untuk lebih fokus menangani bahaya dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diyakini masih ada di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Ahmad Dhani.

"Bahaya laten itu komunis (PKI) karena ada dalam TAP MPRS No 25 tahun 1966. HTI-FPI-DI TII tidak ada di dalam Tap MPR. Jadi fokus saja pada perintah TAP MPRS No 25 tahun 1966," kata Ahmad Dhani melalui keterangannya, Senin (5/10/2020).

Menurut pria yang berprofesi sebagai musisi ini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak ada di di partai-partai besar di Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai aksi orang yang terus meneriakan soal HTI adalah aksi norak.

"Saya bisa pastikan tidak ada HTI-FPI-DI TII di Partai Gerindra, Golkar apalagi PDIP. Jadi 3 partai besar ini aman tersusupi dari 3 unsur tersebut. Malah jadi norak jika ada yang teriak-teriak waspada HTI-FPI Atau DI-TII (pesan kepada netizen) wong 3 partai ini yang menjadi penentu arah kebijakan negara," tambah Dhani.

"Apalagi kok takut sama PKS? Tidak rasional," imbuh dia.

Menurut suami Mulan Jamila ini, yang perlu ditakuti oleh TNi adalah soal PKI. Pasalnya, anggota PKI melebur dengan partai politik, dalam hal ini adalah PDIP.

"Sebaliknya, mengapa masyarakat takut ada Neo PKI? Karena PKI dulu melebur ke PDIP dan rakyat tahu PDIP memimpin koalisi Jokowi-Ma`ruf. Apalagi rakyat juga sudah tahu soal Pancasila mau diganti Trisila bahkan Ekasila," jelasnya.

Ahmad Dhani berpesan agar TNI fokus atas bahaya laten komunis. Dhani menyebut TAP MPRS 25/1996 harus diterapkan.

"Jadi pesan saya kepada TNI, fokus kepada bahaya laten komunis. Itu amanat TAP MPRS No 25 tahun 1966. TAP MPRS No 25 tahun 1966 jangan dibaca saja, tapi harus ada implementasi dari amanat TAP MPRS tersebut. Konkretnya apa saja, saya rasa pimpinan TNI lebih tahu," ucap Ahmad Dhani.

"Jadi jika ada yang mau teriak bahaya laten HTI-DI TII, perintahkan legislator buat TAP-nya dulu. Jangan asal nguap. Ingat, komplotan yang mau mengganti Pancasila dengan Trisila-Ekasila sudah di depan mata. Waspadalah, waspadalah!" tutupnya.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar