DPR Minta TGPF Transparan Soal Penembakan di Papua

Jum'at, 02/10/2020 21:34 WIB
Ilustrasi Penembakan (Foto: Sumsel Update)

Ilustrasi Penembakan (Foto: Sumsel Update)

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi I DPR asal Papua Yan Mandenas menyebut pemerintah kerap membentuk tim investigasi untuk mengurus konflik yang terjadi di Papua setiap kali kejadian cukup besar terjadi. Hanya saja, menurutnya, tak pernah ada hasil yang diungkap ke publik secara terbuka oleh tim-tim investigasi bentukan pemerintah itu.

Pernyataan ini disampaikan Yan menyusul pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya untuk menginvestigasi sejumlah peristiwa penembakan di Intan Jaya, Papua. Dia juga meminta TGPF transparan dalam menyampaikan hasil penyelidikan.

"Setelah itu tidak ada juga yang diumumkan ke publik seperti apa, sampai tindak lanjut, sampai proses akhirnya seperti apa, ini kita tidak pernah dengar," ujar Yan, dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (2/10/2020).

Yan berjanji akan mengawal tim yang baru saja dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD itu. Dia akan proaktif mencari tahu kinerja dari tim yang disebut Mahfud sudah mulai bekerja per 1 Oktober hingga dua minggu ke depan itu.

"Prinsipnya adalah saya akan kawal itu dari sisi tugas saya untuk kerja kinerja tim ini apakah hanya formal saja untuk padamkan isu terkait penembakan Pendeta Yeremia atau ini memang keseriusan pemerintah," katanya.

Menurutnya, apapun hasil yang didapat dari hasil investigasi ini wajib dibuka dengan lengkap kepada publik.

"Hasil yang memang akurat disampaikan kepada masyatakat berdasar fakta yang ada. Langsung saja publikasikan secara luas," katanya.

Dalam kesempatan itu, Yan juga mengingatkan pemerintah untuk bersedia membuka diri terhadap berbagai pertentangan yang terjadi di Papua. Kata dia, pemerintah harus lapang dada menerima jika memang ada di pihak yang salah.

"Pemerintah harus membuka diri ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum terhadap masyarakat Papua," katanya.

Sebelumnya, beberapa pihak mengaku pesimistis dengan TGPF bentukan Mahfud itu. Sikap pesimis itu salah satunya datang dari Kepala Bidang KPKC Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun.

Rasa pesimistis ini salah satunya lantaran dari 30 30 anggota yang tergabung dalam TGPF itu tak ada satu pun keluarga GKI Tanah Papua yang menjadi anggota tim tersebut.

Mahfud resmi merilis TGPF Intan Jaya yang khusus dibentuk untuk menyelidiki peristiwa tewasnya Pendeta Yeremia dan tiga orang lainnya di Intan Jaya, Papua. Penunjukan TGPF ini resmi dikeluarkan melalui Surat Keputusan bernomor 83 tahun 2020. Mahfud juga menunjuk Ketua Harian Kompolnas, Benny J Mamoto sebagai Ketua Tim Investigasi Lapangan dalam TGPF ini.

 

(Hendrik S\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar