Dituding Tutupi Data Kasus Covid, Satgas: Tak Ada Niat Sama Sekali

Kamis, 01/10/2020 18:29 WIB
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito (Foto:BNPB)

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito (Foto:BNPB)

Jakarta, law-justice.co - Satuan Tugas(Satgas) Penangan Covid-19 membantah dengan tegas tudingan bahwa pemerintah berupaya menutupi data kasus Covid-19 di Indonesia. Menurut juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, tak ada sama sekali niat pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

Dia mengaku, pemerintah puusat malah memerlukan data dari pemerintah daerah agar mengetahui apa saja kebutuhan dan kendala dalam penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.

"Jadi tidak ada niat sedikit pun, dari manapun, termasuk dari pemerintah daerah untuk menutupi data, sama sekali tidak. Justru dengan seperti ini pemerintah pusat juga mengetahui kendala di sana (Aceh), termasuk kebutuhan ICU dan ruang isolasi di sana karena kasusnya yang meningkat," katanya saat konferensi pers melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/10/2020).

Dia lantas menjelaskan soal perhatian pemerintah untuk menangani kasus Covid-19 di Provinsi Aceh.
Pasalnya, penyebaran Covid-19 di Aceh mengalami peningkatan.

"Mengapa kasus di Aceh lebih banyak? Karena rupanya ada mobilitas penduduk dari luar Aceh juga yang datang ke Aceh. Maka dari itu pembatasan mobilitas penduduk itu sangat penting dalam pengendalian Covid ini," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 kini juga menjadikan Banten dan Aceh sebagai provinsi prioritas.

Wiku menjelaskan bahwa kasus tertinggi di Banten berasal dari Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Tiga daerah ini berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta.

"Dari tiga ini, kontribusinya 75% dari seluruh kasus di Banten. Maka Provinsi Banten juga menjadi perhatian Satgas karena ini bagian dari aglomerasi Jabodetabek," kata Wiku.

"Apabila daerah-daerah ini dikendalikan dengan baik maka kontribusi penurunan kasusnya akan tinggi," sambungnya.

Lalu, bagaimana dengan Aceh? Wiku menjelaskan hasil temuan kunjungan Satgas ke Aceh. Ternyata, Pemprov Aceh butuh bantuan lebih dari pemerintah pusat.

"Di sana memerlukan bantuan karena kasusnya meningkat. Kasusnya meningkat ini karena adanya laboratorium PCR yang dimiliki mereka dari 3 tempat," tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar