KAMI Keluarkan Maklumat Gagalkan RUU Ciptaker

Kamis, 01/10/2020 13:43 WIB
Deklarasi KAMI Di Tugu Proklamasi. (Helmi/law-justice.co)

Deklarasi KAMI Di Tugu Proklamasi. (Helmi/law-justice.co)

Jakarta, law-justice.co - Aksi mogok buruh nasional yang rencananya akan diikuti sebanyak 5 juta buruh untuk menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU mendapat dukungan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). KAMI mengeluarkan maklumat sebagai bentuk dukungan terhadap rencana aksi mogok buruh nasional kaum buruh.

Dalam pernyataan terbaru KAMI yang ditandatangani Presidiumnya Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab dan M Din Syamsuddin, koalisi itu menegaskan sikapnya sesuai dengan maklumat yang telah dibacakan pada deklarasi KAMI 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi.

"Dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa KAMI menolak RUU Cipta Kerja atau yang sering disebut RUU omnibus law," ujar Gatot Nurmantyo dalam maklumatnya, dilansir dari jpnn.com, Kamis (1/10/2020).

Penolakan KAMI tersebut didasari pada keyakinan bahwa bila RUU dimaksud menjadi UU, maka akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan dan juga memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh. Setidaknya ada enam alasan yang mendasari sikap KAMI mendukung Mogok Nasional kaum buruh.

Pertama, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23. Kedua, RUU Cipta Kerja tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing.

Ketiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.

Keempat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri. Kelima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya. Terakhir, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

"Namun pada perkembangan selanjutnya, DPR dan Pemerintah tetap berupaya keras untuk menyetujui UU ini, dan kelihatannya akan segera disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Karena itu, katanya, KAMI sebagai gerakan moral berpendapat bahwa tekanan kelompok kepentingan utamanya kaum buruh untuk menggagalkan disahkannya UU tersebut, perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.

"KAMI berpendapat pula bahwa menyelamatkan Indonesia di antaranya adalah dengan menggagalkan disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut," tegas Gatot.

Mencermati rencana kaum buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 nanti, KAMI mendukung langkah konstitusional tersebut.

"Mengimbau kepada jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan juga semua gerakan masyarakat sipil lainnya di mana pun berada, untuk bahu membahu bersama kaum buruh Indonesia dalam mewujudkan ikhtiar dan perjuangan menuntut hak demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

(Hendrik S\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar