Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden Percaya Kebangkitan PKI

Rabu, 30/09/2020 17:59 WIB
Ilustrasi PKI. (Liputan6)

Ilustrasi PKI. (Liputan6)

Jakarta, law-justice.co - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan hanya 14 persen warga Indonesia yang percaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia saat ini. Survei tersebut menunjukkan dalam empat tahun terakhir, sejak 2016, persentase warga yang percaya bahwa ada kebangkitan PKI berkisar di angka 10-16 persen.

"Temuan survei nasional Juni 2016-September 2020 memperlihatkan warga yang setuju dengan isu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI tidak banyak berubah, hanya berkisar 10-16 persen," ujar Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (30/9/2020).

Survei SMRC ini dilakukan pada 23-26 September 2020 dengan melibatkan 1.203 responden yang terpilih secara random. Wawancara dilalukan lewat telepon. Margin of error diperkirakan sekitar 2,9 persen.

Abbas menyatakan rendahnya kepercayaan publik atas kebangkitan PKI terkait dengan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai isu kebangkitan tersebut.

Sekitar 64 persen warga menyatakan tak tahu atau tak mendengar adanya kebangkitan PKI di Indonesia. Sebaliknya, warga yang tahu atau mendengar sekitar 36 persen.

Di kalangan yang tahu itu, kata Abbas, mayoritas tidak percaya bahwa kebangkitan itu memang terjadi. Hampir 61 persen menyatakan tidak percaya bahwa ada kebangkitan PKI, sementara yang menyatakan percaya ada kebangkitan PKI hanya 39 persen.

Menurut Abbas, survei ini dilakukan mengingat isu tentang PKI selalu menjadi perbincangan, terutama setiap bulan September.

"Pertanyaan utamanya adalah seberapa banyak warga yang tahu tentang isu tersebut? Di antara yang tahu, seberapa banyak yang percaya dengan isu ini?" kata Abbas.

Abbas mengingatkan di kalangan mereka yang percaya bahwa memang ada isu kebangkitan PKI, 79 persen menilai kebangkitan PKI merupakan ancaman. Sementara yang percaya kebangkitan PKI itu belum menjadi ancaman hanya 13 persen dan yang tidak percaya menjadi ancaman 6 persen.

Lebih jauh lagi, mayoritas warga yang menilai PKI menjadi ancaman, menganggap pemerintah kurang atau tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut. Sedangkan 30 persen merasa pemerintah sangat atau cukup tegas.

Kesadaran tentang isu kebangkitan PKI ini juga berbeda antara kelompok demografis.

Abbas menyebut salah satu temuan terpenting dari survei ini adalah perbedaan antar tingkat pendidikan. Terdapat 62 persen warga yang berpendidikan tinggi mengetahui isu kebangkitan PKI, sementara 18 persen warga berpendidikan SD yang mengetahuinya.

Begitu juga 32 persen warga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan yang mengetahui adanya isu kebangkitan PKI, sementara 40 persen warga berpenghasilan di atas Rp4 juta mengetahuinya.

"Ini mengesankan bahwa pembicaraan tentang isu PKI lebih banyak beredar di kalangan elit," ujar Abbas.

Abbas juga melihat penyebaran informasi tentang kebangkitan PKI ini berhubungan pula dengan pembelahan masyarakat terkait Pilpres 2019. Isu kebangkitan PKI lebih banyak diketahui kalangan pendukung Prabowo dibandingkan di kalangan pendukung Jokowi.

Survei SMRC menunjukkan, 48 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 mengetahui isu kebangkitan PKI sementara hanya 29 persen pemilih Jokowi yang mengetahuinya.

Demikian pula, 56 persen pemilih Prabowo yang tahu isu kebangkitan PKI menyatakan percaya bahwa memang ada kebangkitan PKI, sementara hanya 29 persen pemilih Jokowi yang berpendapat begitu.

Di luar itu ada sejumlah pola yang ditemukan dalam survei SMRC ini. Persentase pria yang tahu adanya isu kebangkitan PKI mencapai 45 persen, sementara hanya 27 persen perempuan yang menyatakan tahu isu kebangkitan PKI.

Kemudian Warga kota yang menyatakan tahu isu kebangkitan PKI mencapai 40 persen, sementara di desa hanya 32 persen. Isu kebangkitan PKI lebih dikenal warga di Jawa dan Sulawesi dibandingkan di daerah-daerah lain.

Tingkat kesadaran tentang isu kebangkitan PKI lebih banyak pada yang beragama Islam (37 persen) dibandingkan yang beragama lainnya (26 persen). Di antara yang sadar, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut, lebih tinggi di kalangan Islam (40 persen) dibandingkan yang beragama lainnya (31 persen).

Di lihat dari faktor suku, tingkat kesadaran tentang isu kebangkitan PKI lebih banyak pada yang berdarah Minang (70 persen) dan Bugis (49 persen). Di antara yang memiliki kesadaran, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih banyak pada yang berdarah Minang (79 persen) dan Betawi (85 persen).

Dari sisi pilihan partai politik, tingkat kesadaran tentang isu kebangkitan PKI lebih banyak ditemukan pada pemilih PKS (50 persen) serta pemilih Gerindra dan pemilih Demokrat (47 persen). Di antara yang memiliki kesadaran, tingkat kesetujuan terhadap isu tersebut lebih banyak pada pemilih NasDem (76 persen) dan PKS (67 persen).

Di sisi lain, lanjut Abbas, sebanyak 47 persen warga menganggap kerja sama Indonesia dan China adalah murni bisnis yang saling menguntungkan dan tidak ada kaitan dengan paham komunisme atau PKI.

Menurut Abbas, kampanye negatif untuk membangun citra bahwa peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan China akan menghidupkan kembali komunisme tidak efektif.

Survei SMRC menunjukkan persentase warga yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan China dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI di Indonesia hanyalah 26 persen.

"Jadi kalau ada 26 persen warga yang menganggap kerjasama dengan China dapat membangkitkan kembali paham komunisme, itu menunjukkan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya masih hidup dan sangat mungkin dieksploitasi," ujarnya.

Pandangan yang setuju dengan pendapat kerja sama Indonesia dan China dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI berbeda antara kelompok demografis.

Persentase pria yang setuju dengan pendapat tersebut sekitar 29 persen, sementara 24 persen perempuan setuju. Adapun warga kota yang setuju dengan pendapat tersebut 26 persen, sementara di desa 27 persen.

Kemudian yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada warga yang tinggal di Bali dan Nusa Tenggara (53 persen), Jawa Barat (39 persen), dan Kalimantan (38 persen), dan daerah lainnya di bawah 30 persen.

Dari sisi agama, yang beragama Islam yang setuju dengan pendapat tersebut hanya 26 persen, sementara yang beragama lainnya 33 persen. Dilihat dari faktor suku, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak pada yang berdarah Minang (55 persen) dan Sunda (37 persen).

Abbas juga melihat tingkat kesetujuan kerja sama Indonesia dan China dapat menghidupkan kembali paham komunisme dan PKI ini berhubungan dengan pembelahan masyarakat terkait Pilpres 2019. Mereka yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak di kalangan pendukung Prabowo dibanding pendukung Jokowi.

Survei SMRC menunjukkan, 40 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 setuju dengan pendapat tersebut, sementara hanya 21 persen pemilih Jokowi yang setuju.

Dari sisi pilihan partai politik, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak ditemukan pada pemilih PKS (54 persen), pemilih NasDem (53 persen), dan pemilih Gerindra (41 persen).

(Hendrik S\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar