Bantah Pernyataan Putri Soekarno, MPR: PKI Tak Terlibat Proklamasi RI

Rabu, 30/09/2020 14:42 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (Foto: Merah Putih)

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (Foto: Merah Putih)

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) HIdayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) tak terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi pernyataan Putri Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri yang mengatakan dulu ideologi PKI adalah Pancasila.

"PKI bukan unsur yang terlibat dalam Proklamasi Indonesia," kata melalui cuitan di akun Twitternya @hnurwahid seperti dikutip law-justice.co, Rabu (30/9/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa nama tokoh-tokoh PKI seperti Musso dan Aidit juga tak ada dalam daftar keanggotaan Badan Penyelidik usaha-usaha Persaiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Selanjutnya, PKI juga tak terlibat dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila.

"Bahkan nama tokoh-tokoh PKI seperti Alimin, Musso, Amir S, Aidit, tak ada dalam daftar keanggotaan BPUPK, Panita 9 & PPKI. PKI juga tak terlibat rumuskan & sepakati Pancasila sebagai Dasar NKRI," tambahnya.

Soal pernyataan Sukmawati itu sudah dibantah oleh Sejarawan Fadli Zon. Fadli mengatakan
pemikiran atau pemahaman Sukmawati salah.

Ia mengatakan, pada dasarnya PKI memang selalu menusuk dari belakang. Sebab, saat pemerintahan Soekarno-Hatta mempersiapkan agresi Belanda kedua, PKI malah membuat pemberontakan.

"Tiba-tiba 18 September tentu dimulai kerusuhan-kerusuhan di Solo Yogyakarta, dideklarasilah Soviet Madiun, dimulai Muso. Muso sebelumnya datang dibantu Belanda bisa masuk ke Indonesia," katanya dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne, Selasa (29/9/2020) malam.

Dia mengatakan, ada peran Belanda dari masuknya Muso yang merupakan tokoh awal PKI, dari Moskow. Menurut Fadli, PKI saat itu penasaran karena tidak terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Beda dengan tokoh-tokoh nasionalis dan Islam, yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa.

Bahkan, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, PKI di bawah Muso menyebut kalau proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai revolusi borjuis. Dan memang ingin melakukan koreksi terhadap proklamasi oleh Soekarno dan Hatta.

Datangya Muso dengan pemberontakan seperti di Madiun Jatim 1948, menurut Fadli, adalah karena ingin mengoreksi proklamasi. Dia mengecam Bung Karno hingga Bung Hatta. Ia mengatakan, hal itu jelas-jelas dikatakan Muso dalam karyanya Jalan Baru Indonesia.

Bahkan, lanjut Fadli, Muso mengakui bagaimana ideologi PKI. Bukan Pancasila seperti yang disebutkan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

"Dan jelas-jelas di situ Bu Sukma mengatakan bahwa ideologi dari PKI itu Marxisme, Leninisme. Baca buku Jalan Baru untuk Indonesia, itu (ideologinya) Marxisme-Leninisme, bukan Pancasila," tegas Fadli.

Atas aksi Muso itu, kata Fadli, Soekarno langsung berpidato dengan mengatakan bahwa gerakan itu sebagai upaya mengambil alih kekuasaan.

"Dan Bung Karno mengatakan di akhir, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Muso. Kemudian Muso menjawab dengan menghina Bung Karno berkali-kali, dia mengatakan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang telah menjadi tukang jual romusa," beber Fadli.

Termasuk menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme. Fadli mencatat, setelah persoalan itu memang tidak tuntas diberantas, karena bangsa sedang menghadapi masalah agresi II Belanda. Tapi menurutnya, akan selalu ada keinginan untuk kembali bagi PKI. Dan itu yang terjadi hingga PKI ikut pemilu pertama tahun 1955.

"PKI dalam kongres kelima itu membuat sebuah program metode kombinasi tiga bentuk perjuangan. Yaitu perang gerilya di desa, melawan setan-setan kota diburu, dan ketiga infiltrasi ke kalangan ABRI. Dan itulah buahnya beberapa tahun kemudian dan banyak teror sepanjang 57-58 sampai 65," jelasnya.

Sebelumnya, putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yakni Sukmawati Soekarnoputri, mengatakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) tak menolak ideologi Pancasila. Bahkan, ia menyebut PKI dulu juga menganut ideologi Pancasila.

“Menurut senior tokoh PNI yang memberikan info atau ilmu, mereka mengatakan PKI tak menolak Pancasila. PKI ideologi apa sih? Ideologinya Pancasila. Itu dari tokoh senior yang sudah tak ada. Jadi kenapa jadi masalah,” ujar Sukmawati dalam acara yang sama.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/fadlizon?ref_src=twsrc%5Etfw">@fadlizon</a> : “PKI Bukan Unsur yang Terlibat dalam Proklamasi Indonesia”. Bahkan nama tokoh2 PKI spt Alimin, Musso, Amir S, Aidit, tak ada dalam daftar keanggotaan BPUPK, Panitya 9&amp;PPKI. PKI juga tak terlibat rumuskan&amp;sepakati Pancasila sebagai Dasar NKRI. <a href="https://t.co/UH0koQV4OE">https://t.co/UH0koQV4OE</a></p>&mdash; Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) <a href="https://twitter.com/hnurwahid/status/1311199077309186049?ref_src=twsrc%5Etfw">September 30, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar