Prof. Greg Fealy Sebut Pemerintahan Jokowi Represif pada Kaum Islamis

Jakarta, law-justice.co - Greg Fealy, seorang Profesor dari Australian National University (ANU) menganggap pemerintahan Indonesia di bawah kepeimpinan Presiden Joko Widodo tak ramah keberagaman.

Fealy menuding Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam empat tahun terakhir.

Hal itu dia sampaikan lewat tulisan yang terbit di East Asia Forum, Minggu (27/9/2020).

Kata dia, kaum Islamis biasanya digunakan untuk menggambarkan umat Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara.

Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka.

Tudingan tindakan represif Jokowi terhadap pluralisme Indonesia dilontarkan Fealy setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara.

"Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi dan guru yang dianggap oleh badan keamanan negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam `daftar pantauan`," tulis Greg Fealy.

"Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi."

Sebagai contoh, Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang.

"ASN kan harus melayani orang dengan baik, dengan penuh senyuman, muka yang senang. Bagaimana kalau mukanya ditutup, bagaimana tahu (itu) muka (yang) senang?" kata Menteri Agama Fachrul Razi.

"Apalagi di tempat-tempat dengan (tingkat) rahasia tinggi. Kadang-kadang kita masuk, `orang ini betul nggak? Jangan-jangan katanya si Anu, ternyata di dalam bukan`."

Menurut Fealy, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum islamis dalam mengekspresikan diri.

"Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja," beber Fealy.

Pandangan Pemerintah Terkait Islamis

Greg Fealy menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kaum Muslim konservatif turut dipicu kompisisi partai koalisi dalam pemerintahan Jokowi.

"Terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial," kata Fealy.

PDIP-P dan partai-partai koalisi pemerintahan disebut Fealy punya anggapan bahwa para Islamis adlah pemecah belah bangsa karena hanya mementingkan pandangan Muslim dan hukum Islam dalam masyarakat dan bernegara.

Pemerintahan Jokowi dan partai-partai koalisi disebutnya sangat khawatir dengan gerakan kelompok-kelompok Islamis yang terbukti mampu mengubah dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

"Gubernur dengan latar belakang Kristen China (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) yang diduga menghujat Al-Qur`an, tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan agama," kata Fealy.

"Dia dikalahkan dalam pemilihan gubernur April 2017, dan kemudian dijebloskan ke penjara selama dua tahun."

Peristiwa ini meyakinkan banyak orang di pemerintahan bahwa tindakan bersama diperlukan untuk menghentikan gelombang pasang Islamisme.

Beberapa Menteri disebut Fealy percaya bahwa gelombang Islamisme harus dihentikan pada sisa tahun pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Kalau tidak, Islamisme akan menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan.

Pandangan tersebut dianggap Fealy keliru bila merujuk bahwa partai-partai Islam di Indonesia tak ada yang mampu meraih suara lebih dari delapan persen dalam empat pemilihan umum terakhir.

"Validitas pandangan ini dipertanyakan. Tentu saja, ekspresi konservatif Islam sedang berkembang di Indonesia, seperti halnya religiusitas konservatif yang meningkat di banyak negara Asia dan negara Barat lainnya," beber Fealy.

"Ya, Islamis memang menjatuhkan mantan gubernur Jakarta non-Muslim, tapi kasus itu melibatkan penistaan, yang selalu menimbulkan emosi dan semangat yang intens - tapi biasanya berumur pendek - di jalanan."

"Sejak saat itu, gerakan Islamis terus berjuang namun gagal mengulangi kesuksesan tahun 2016-2017."

Di sisa empat tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi disebut Fealy harus mengubah pandangan terhadap kaum Islamis apabila ingin mewujudkan tujuan menghargai toleransi dan keragaman.

"Menekan Islamisme justru menekan ruang sipil dan membuat Indonesia kurang demokratis," jelasnya.

"Toleransi keragaman agama harus menjadi penanda demokrasi yang matang dan kokoh."