Ganggu Kedaulatan NKRI, Ini 4 Dosa Vanuatu Terhadap Indonesia

Senin, 28/09/2020 18:12 WIB
Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman (suarapapua.com)

Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman (suarapapua.com)

Jakarta, law-justice.co - Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman menyinggung Indonesia dengan tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat di sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Singgungan tersebut tengah menjadi perbincangan publik lantaran ini bukan kali pertama negara kepulauan di Samudra Pasifik itu menyinggung Indonesia, terutama mengenai situasi di Papua dan Papua Barat.

Pada awal 2019 lalu, delegasi Vanuatu dengan sengaja `menyusupkan` tokoh separatis Papua, Benny Wenda, ke dalam delegasi negaranya yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor Komisaris Tinggi HAM. Padahal, kunjungan delegasi Vanuatu saat itu untuk membahas Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM.

Dalam pidato virtual, PM Vanuatu menyebut penduduk asli di Papua Barat masih menderita karena pelanggaran HAM. Dia juga mengklaim para pemimpin di negara-negara Pasifik telah menyerukan kepada pemerintah Indonesia, untuk mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB berkunjung ke Papua Barat.

"Tindakan Vanuatu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB," kata Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, dilansir dari Viva.co.id, Senin (28/9/2020).

Sementara itu pada 2016 lalu dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu bersama beberapa delegasi dari Pasifik seperti Solomon, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, menyatakan keprihatinan terkait kondisi di Papua.

Dalam kesempatan itu, negara-negara tersebut kembali menyinggung situasi HAM di Papua dan mendorong provinsi di timur Indonesia itu untuk memerdekakan diri.

"Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat menekankan kuat dan melekatnya antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi," ujar mereka.

Pernyataan tak berdasar itu juga ditolak dengan tegas oleh diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia. Perempuan muda yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kedua Bidang Ekonomi di PTRI New York, balik menuduh negara-negara Pasifik itu mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

"Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata," ujar Nara dalam bantahannya.

(Hendrik S\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar