Pilkada di Tengah Pandemi, Angka Golput Diprediksi Meningkat

Minggu, 27/09/2020 17:29 WIB
Pengamat Ekonomi dan Sosial serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (monitor.co.id)

Pengamat Ekonomi dan Sosial serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (monitor.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Ancaman golput akan meningkat saat digelarnya Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas warga meminta gelaran pesta demokrasi ditunda karena pandemi Corona belum berlalu.

"Kebetulan datanya sama dengan hasil survei yang kami lakukan ada di Juli 65% warga secara nasional berharap penundaan pemilu. Saya menduga angkanya akan meningkat lebih tajam kalau kita lakukan survei di hari terakhir seiring dengan permintaan NU atau Muhammadiyah atau ormas lainnya," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dilansir dari Sindonews.com, Minggu (27/9/2020).

Burhanuddin menerangkan, meningkatnya permintaan penundaan pilkada di tengah pandemi harus dipahami bahwa ini akan menjadi sumber golput. Dengan demikian ancaman pilkada tahun ini adalah meningkatnya angka golput tersebut.

"Tetapi buat saya kalau keputusan politik diambil dengan asumsi makin meningkat permintaan penundaan terutama dari warga yang akan menghadapi pilkada di tahun ini itulah sumber golput terbesar kita. Jadi ancaman pilkada di 270 wilayah di tengah bencana ini adalah meningkatnya golput. Jadi 65% di bulan Juli yang minta penundaan adalah sumber golput terbesar," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Burhanuddin, legitimasi pemenang pemilu di tengah pandemi juga akan berkurang. Pasalnya rumus pilkada dan pandemi jelas berlawanan. Pilkada menuntut besarnya partisipasi, sedangkan pandemi menuntut adanya absensi atau ketidakhadiran.

Dengan perbedaan mendasar rumus pilkada dan pandemi ini, dia menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan gelaran pesta demokrasi tersebut. Implikasinya ancaman golput akan meningkat.

"Jadi dua hal yang tidak bisa dikawinkan tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan," katanya.

(Hendrik S\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar