Serikat Buruh Indonesia Siapkan Aksi Besar-besaran Tolak RUU Ciptaker

Jakarta, law-justice.co - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, dan 32 serikat lain mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Ancaman itu akan dilakukan jika tidak mengakomodir buruh terkait Pemerintah dan DPR yang tetap membahas klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan serikat buruh akan menggelar demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu buruh jika pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodir kepentingan buruh. Pasalnya, serikat pekerja menilai pembahasan RUU Ciptaker dilakukan dengan sistem kejar tayang untuk memenuhi target disahkan 8 Oktober 2020.

Said Iqbal mengancam demonstrasi akan dilakukan secara bergelombang setiap hari di gedung DPR dan DPRD seluruh Indonesia.

"Tidak hanya itu, KSPI bersama 32 konfederasi lainnya sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi," ujarnya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Minggu (27/9/2020).

Said Iqbal mengungkapkan aksi itu tidak hanya dilakukan oleh buruh. Namun, sejumlah elemen masyarakat akan bergabung dalam demonstrasi besar itu.

Mereka yang sudah menyatakan akan bergabung berasal dari kalangan mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat, penggiat lingkungan, penggiat hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain.

"Oleh karena itu, KSPI mendesak DPR untuk segera menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan. Juga tidak mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam pembahasan RUU Ciptaker," katanya.

Selain itu, Said Iqbal pun mengapresiasi sikap tujuh fraksi yang dalam daftar inventaris masalah (DIM) menyatakan untuk kembali ke pasal-pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

"Namun demikian, bilamana komitmen ini dilanggar oleh DPR dan Panja Baleg RUU Ciptaker, bisa dipastikan perlawanan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat lain akan semakin masif," jelasnya.

KSPI menginginkan pembahasan klaster ketenagakerjaan tidak ada target waktu. Yang diinginkan adalah target isi atau hasil agar RUU Ciptaker bisa diterima semua pihak. "Bukannya maunya pemerintah saja," kritik Said Iqbal.

Beberapa hal yang ditolak buruh adalah hilangnya upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), adanya upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah.

Aturan lain yang ditolak adalah hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, dan jam kerja eksploitatif.

"TKA buruh kasar mudah masuk ke Indonesia akan mengancam lapangan kerja untuk pekerja lokal, jaminan kesehatan dan pensiun hilang dengan berlakunya sistem kontrak dan outsourcing seumur hidup, serta hilangnya sanksi pidana," kata Said.