Mantan Menteri KKP Sebut Program Tol Laut Jokowi Ecek-ecek

Jakarta, law-justice.co - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menjadi salah satu pihak yang menkritik keras program tol laut Presiden Jokowi.

Kata dia, sejak diluncurkan pada Februari 2015, program ini dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan harga bahan-bahan pokok di wilayah yang rutenya dilalui oleh tol laut.

Padahal menurut dia, tujuan Presiden Jokowi membangun Tol Laut adalah untuk menekan harga pangan, terutama kebutuhan pokok.

Oleh sebab itu dia menyebut Program Tol Laut Jokowi sebagai program ecek-ecek.

"Kalau ecek-ecek seperti sekarang Tol Laut malah rugi. Karena kapal mengangkut dari Jakarta ke Ambon penuh. Tapi dari Ambon ke Jakarta kosong melompong atau perlu waktu 3-6 bulan. Malah subsidi terus, pelayaran swasta marah-marah karna Pelni disubsidi terus," katanya dalam Peringatan Hari Maritim Nasional Ke-56 Tahun 2020, Rabu 23 September 2020 kemarin.

Dia menilai, kondisi tersebut membuktikan tujuan utama Jokowi membangun Tol Laut tidak tercapai.

Pasalnya kata dia, program tol laut hanya mengandalkan subsidi untuk menurunkan biaya angkut.

Pendekatan seperti ini dinilai Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan PDIP ini tidak berkelanjutan, karena ketika subsidi dicabut maka harga akan naik lagi.

Rokhmin mengatakan, daripada mengandalkan Tol Laut untuk mengembangkan ekonomi maritim, pemerintah seharusnya justru mengembangkan kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu pemerintah juga perlu membangun pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan.

"Tetapi jangan ecek-ecek. Kalau yang kita sebar kegiatan industrinya dan ekonomi ke luar Jawa, itu terapi yang bagus. Secara logistik akan membantu dan secara ekonomi akan memberikan pemerataan pembangunan keluar Jawa. Begini seharusnya membangun maritim bukan dengan narasi-narasi yang tidak kuantitatif," jelasnya.