Anwar Ibrahim Klaim Pemerintahan PM Muhyiddin Telah Jatuh

Jakarta, law-justice.co - Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim mengaku telah mengantongi dukungan mayoritas anggota parlemen Malaysia. Dirinya mengklaim telah menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin.

"Dengan sokongan mayoritas kukuh dan meyakinkan, bermakna saat ini kerajaan (pemerintahan PM Malaysia) pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh," ujarnya, dilansir dari BBC.com, Rabu (23/9/2020).

"Alhamdulillah, kini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan dari anggota-anggota parlemen untuk saya persembahkan kepada Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agung," sambung Anwar Ibrahim merujuk gelar raja Malaysia.

Namun, dia menolak menyebutkan siapa saja anggota parlemen yang mendukungnya. Anwar Ibrahim mengatakan dirinya tidak bicara empat, lima, atau enam orang. "Lebih banyak dari itu."

Apakah dua pertiga dari seluruh anggota parlemen? "Mendekati," jawabnya. Ditanya apakah ada anggota parlemen dari UMNO yang mendukung, Anwar mengelak.

"Saya mendapat daftar ada anggota-anggota parlemen dari berbagai partai. Saya pikir untuk saya umumkan ini, biar mereka menyusul dengan pandangan mereka. Saya ada dokumen tetap, tidak harus diragukan. Kalau tidak, saya tidak lakukan jumpa pers ini."

Anwar kemudian menyatakan telah berusaha bertemu Sri Paduka Yang Dipertuan Agung pada Selasa (22/9/2020), pukul 11 pagi, namun "ditangguhkan" karena yang bersangkutan sakit.

"Saya diperkenankan menghadap Sri Baginda Paduka Yang Dipertuang Agung, Selasa 21 September jam 11 pagi. Tapi terpaksa ditangguhkan karena Yang Baginda kini menerima rawatan di Institut Jantung Negara," ungkapnya.

"Jumlah [dukungan] hanya akan saya ungkap, setelah saya informasikan Yang Dipertuan Agung. Yang Dipertuan Agung harus menjadi orang pertama yang mendapat informasi mengenai rinciannya."

Tentang langkah selanjutnya, Anwar mengatakan akan mengumumkannya selepas menghadap Baginda Yang Dipertuan Agung dalam waktu dekat.

Jika nanti resmi memimpin Malaysia sebagai perdana menteri, Anwar mengklaim tidak akan mengubah posisi ras Melayu.

"Kami tetap menjunjung prinsip-prinsip pelembagaan yang mengakui kedudukan Islam, kedaulatan raja-raja Melayu, memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, serta kedudukan istimewa Melayu bumiputera, di samping jaminan tegas mempertahankan hak berbagai kaum."

Selain itu, Anwar Ibrahim berjanji menghentikan tindak korupsi di Malaysia.

"Saya berjanji membentuk pemerintahan dengan tata kelola berintegritas dan berkomitmen untuk menangani krisis yang melanda negara, menghentikan tindak korupsi, dan membela nasib rakyat."

Sekitar dua jam kemudian, Rabu (23/09), Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin memberikan keterangan pers, tapi dia tidak menyinggung secara spesifik pernyataan Anwar Ibrahim.

Hanya saja menjelang akhir jumpa pers selama sekitar 30 menit itu, Muhyiddin menyebut ada "ahli politik yang sengaja mau mempengaruhi kestabilan politik dan pemulihan ekonomi".

Menurutnya, pemerintahan yang stabil membutuhkan dukungan dan sokongan semua anggota masyarakat.

"Ini penting supaya lebih banyak inisiatif untuk memulihkan ekonomi dan membantu rakyat jelata.

"Saya merayu saudara-saudari sekalian untuk menolak tindakan membuta tuli segelintir ahli politik yang sengaja mau menjejaskan (mempengaruhi) kestabilan politik dan pemulihan ekonomi negara yang sedang berjalan dengan baik," kata Muhyiddin dalam bahasa Malaysia.

"Wabah Covid-19 tidak membedakan antara kaum, agama, dan paham politik, kita semua terkesan dengan wabah ini tanpa terkecuali, mari kita sama-sama menangani ini seperti sebuah keluarga," tambahnya.

Raja Malaysia, pada awal Maret 2020, memutuskan untuk memilih Muhyiddin Yassin setelah memanggil seluruh anggota parlemen untuk mencari calon yang meraih dukungan mayoritas.

Muhyiddin mendapatkan dukungan 113 kursi dari koalisi baru yang dibentuknya bersama UMNO. Dukungan ini berbeda sangat tipis dari ketentuan pembentukan pemerintahan di Malaysia, yakni 112 kursi.

Sementara Anwar Ibrahim saat itu mendapatkan dukungan 91 kursi.

Muhyiddin baru menjabat sekitar enam bulan setelah dilantik sebagai perdana menteri Malaysia pada 1 Maret 2020.