Dokumen Intel AS Soal Pencucian Uang Bocor, Nama Indonesia Muncul

Selasa, 22/09/2020 15:26 WIB
Dokumen intel Depkeu AS soal pencucian uang bocor (bbc)

Dokumen intel Depkeu AS soal pencucian uang bocor (bbc)

Jakarta, law-justice.co - Dokumen yang berisi laporan intelijen Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) terkait adanya transaksi terlarang yang diduga terkait pencucian uang bocor ke publik. Bocoran itu langsung didapat oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) bersama dengan BuzzFeed News dan 108 mitra media lainnya di 88 negara.

Buzzfeed News adalah media pertama yang memperoleh dokumen yang disebut dengan FinCEN Files ini. Mereka kemudian membagikannya ke jaringan ICIJ. Selama lebih dari 16 bulan, ICIJ menganalisis data tersebut. Selain itu, konsorsium jurnalis ini juga mengumpulkan pelbagai dokumen tambahan, baik berkas pengadilan atau wawancara ratusan orang, untuk mendukung bocoran FinCEN tersebut.

Hasilnya, melansir tempo, ICIJ menemukan ada lebih dari 2.100 laporan aktivitas mencurigakan (Suspicious Activity Report, SAR) yang diajukan oleh berbagai bank di Amerika ke sebuah unit intelijen Departemen Keuangan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dari investigasi ini terungkap bagaimana bank-bank besar tersebut diduga menyembunyikan uang panas yang berasal dari transaksi gelap seperti penipuan uang pensiunan, penambangan emas ilegal, penjualan narkotika, dan aktivitas kriminal lainnya. Dokumen FinCEN ini juga mengungkapkan bagaimana pencucian uang menjadi sumber untuk melanggengkan rezim otoriter yang korup dan antidemokrasi di seluruh dunia.

Tak hanya itu. Dokumen Departemen Keuangan Amerika Serikat ini juga mengungkapkan bagaimana bank-bank besar masih terus memindahkan sejumlah besar uang tunai yang dicurigai terkait transaksi ilegal. Padahal, otoritas Inggris dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi bagi institusi keuangan itu.

Salah satu bank yang muncul dalam FinCEN Files adalah JP Morgan. Institusi keuangan yang berkantor pusat di New York ini diduga memindahkan uang milik perusahaan yang terafiliasi dengan "mafia paling berbahaya di dunia". Selain itu, bank ini juga ditengarai menampung uang hasil penjarahan dana publik di Venezuela, Malaysia dan Ukraina.

Dikonfirmasi soal ini, JP Morgan menjawab mereka terus berupaya meningkatkan sistem antipencucian uang (Anti-Money Laundering, AML) sejak 2014. Bank ini menyebut, sudah mengucurkan ratusan juta dolar dan ribuan karyawan yang khusus fokus pada sistem antipencucian uang mereka. JP Morgan mengatakan akan terus berupaya memimpin perang melawan pencucian uang di sistem perbankan.

ICIJ menegaskan dokumen FinCEN Files ini menjelaskan setidaknya transaksi bermasalah sebesar US$ 2 triliun sepanjang 2000 sampai 2017. Akan tetapi mayoritas transaksi mencurigakan yang teridentifikasi di dokumen ini hanyalah sebagian kecil dari kucuran “uang panas” di berbagai bank di seluruh dunia. Dokumen FinCEN hanya merepresentasikan 0,02 persen dari 12 juta laporan aktivitas mencurigakan yang dilaporkan oleh institusi-institusi finansial antara 2011 dan 2017.

Di Indonesia, FinCEN Files memuat dugaan transfer janggal pembelian jet tempur Sukhoi oleh pemerintah Indonesia pada 2011-2013. Bocoran laporan ini menyebutkan FinCEN mendeteksi lalu lintas transfer yang melibatkan seorang pengusaha Indonesia bernama Sujito Ng dengan Rosoboronexport, perusahaan alat pertahanan milik pemerintah Rusia yang menyediakan Sukhoi, sepanjang 2011-2013.

Bocoran arsip yang dilihat Tempo menerangkan Rosoboron mentransfer sekitar US$ 52 ribu—kini senilai Rp 765 juta—ke rekening Sujito pada 28 Oktober 2011. Sebelum masuk ke rekening pengusaha ini di Bank Mandiri cabang Singapura, duit itu diputar dahulu ke JSCB International Financial Club di Moskow, Rusia, serta JP Morgan Chase Bank di New York, Amerika.

Dalam dua kali kesempatan, pada 29 Desember 2011 dan 24 Januari 2012, Rosoboron kembali mengirim duit ke Sujito dengan total US$ 272 ribu—sekitar Rp 4 miliar—dengan pola yang sama. Kali ini, JP Morgan membatalkan transaksi itu. “Lantaran kebijakan manajemen risiko yang melibatkan Rosoboronexport,” demikian tertulis pada dokumen tersebut.

Sujito belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan ke kantor PT Trimarga di Jalan Raya Mabes Hankam Nomor 51, Cipayung, Jakarta Timur, hingga Sabtu, 19 September lalu.

Transaksi jumbo lain yang terekam dalam FinCEN Files menyangkut nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Pengusaha batubara asal Kalimantan Selatan itu pernah disebut-sebut sebagai Wakil Bendahara Umum tim kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Dalam dokumen yang dilihat Tempo, rekening Andi di Bank Mandiri pernah menerima transfer mencapai US$ 47,9 juta—sekitar Rp 670 miliar dengan nilai tukar sekarang—pada 8-19 Oktober 2014. Dana itu dikirim oleh perusahaan yang beralamat di negara suaka pajak British Virgin Islands.

Andi tak membalas surat konfirmasi yang dikirimkan ke rumahnya di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, dan melalui pesan WhatsApp. Ghimoyo, Chief Executive Officer Jhonlin Group—perusahaan milik Andi—mengaku sedang rapat saat dihubungi lewat telepon pada 14 September lalu.

Selain Jhonlin Group, bocoran data FinCEN Files memuat transfer janggal yang melibatkan PT Tujuan Utama. Dalam salinan dokumen yang dilihat Tempo, ada transaksi mencurigakan senilai US$ 124,155 juta antara perusahaan emas yang berbasis di Pontianak, Kalimantan Barat, ini dengan Metalor Technologies Ltd—perusahaan logam mulia yang berbasis di Swiss pada 2015.

Hubungan kedua perusahaan ini terekam dalam putusan Mahkamah Agung yang menghukum PT Tujuan dengan denda Rp 500 juta pada 2017 karena memalsukan dokumen importasi emas ke Metalor. Direktur Tujuan Utama, Dicson Liusdyanto, mengatakan tidak ingat ihwal transaksi tersebut.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar