DPR Minta Kemendikbud Tak Hapus Mata Pelajaran Sejarah, Ini Alasannya

Sabtu, 19/09/2020 19:07 WIB
Buku pelajaran anak SD sampai dengan SMA, buku kamus bahasa asing, komik dan novel di jual disana. (Robinsar Nainggolan)

Buku pelajaran anak SD sampai dengan SMA, buku kamus bahasa asing, komik dan novel di jual disana. (Robinsar Nainggolan)

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng menolak penghapusan ataupun penggabungan pelajaran sejarah dengan mata pelajaran pendidikan sosial lainnya. Menurutnya, mata pelajaran sejarah tetap harus menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa di sekolah.

"Mata pelajaran sejarah ini membangun pondasi pemahaman anak-anak di masa depan. Anak-anak ini meneruskan pendahulunya," ujarnya, dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (19/9/2020).

Agustina menuturkan, pelajaran sejarah merupakan proses mengenal tata nilai budaya.

"Bung Karno berpesan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah," katanya.

Agustina mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyederhanakan kurikulum dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun, menurut dia, jika pelajaran sejarah tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib, maka anak-anak tidak akan mencari.

"Anak-anak akan lebih mencari yang kekinian," jelasnya.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. Menurutnya, menghapus status sejarah sebagai mata pelajaran wajib akan melemahkan visi pendidikan Indonesia dan pembentukan mental bangsa.

Politikus PKB itu juga mengkhawatirkan generasi muda Indonesia bisa melupakan jati diri bangsa jika pelajaran sejarah tak lagi wajib. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.

"Kebijakan itu akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya. Sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar," katanya.

(Hendrik S\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar