Tak Tunjuk Terawan, Pengangkatan Luhut Dinilai Politis

Kamis, 17/09/2020 13:25 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan (Jawa pos)

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan (Jawa pos)

Jakarta, law-justice.co - Penunjukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk konsentrasi menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu dinilai sangat politis. Pasalnya, seharusnya yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah Menkes Terawan Agus Putranto.

Adapun, kesembilan provinsi yang memiliki sumbangan terbesar terhadap jumlah total nasional kasus Covid-19 yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Hal itu disampaikan oleh analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie.

"Ini sudah lebih dualisme atau trilisme UU ada di Kementerian Kesehatan UU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan," katanya seperti dilansir dari suara.com, Kamis (17/9/2020).

"Pak Jokowi setidaknya bijak melihat tupoksi ini ranahnya menkes dan BNPB yang dipimpin Doni Monardo. Ini pengangkatan politis bukan pengangkatan manajerial," tambahnya.

Menurut Jerry, kepakaran Luhut bukan di bidang kesehatan. Jerry mengatakan Luhut seharusnya fokus saja dibidangnya atau serahkan penanganan Covid-19 ke yang lebih berkompeten. "Jangan semua tugas diambil," kata Jerry.

"Saya juga kalang kabut melihat ini atas dasar apa sehingga diangkat tangani Covid-19," Jerry menambahkan.

Jerry lebih condong kepada ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono atau Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio yang dilibatkan.

"Tak perliu Luhut dilibatkan, kenapa bukan wapres yang dilibatkan lewat saran dan masukan," kata Jerry.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar